Tito Minta Pemda Segera Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Imbas Demo

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas yang rusak, akibat tindakan anarkis di sejumlah daerah.

"Jangan menimbulkan, dibiarkan (fasilitas yang rusak) karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup (areanya ditutupi)," di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dia menjelaskan, perbaikan kerusakan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, sumber pembiayaan juga bisa berasal dari gotong royong, misalnya bantuan dari masyarakat yang mampu.

Baca Juga: Seskab Teddy Bertemu Menteri PU, Bahas Percepatan Perbaikan Fasilitas Umum Pasca Demo

Pemerintah pusat juga dapat membantu membiayai perbaikan tersebut. "Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat," ujarnya. 

Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional.

"Kita belum menghitung secara nasional. Belum. Sedang dalam proses penghitungan," ucapnya.

Selain itu, Tito juga mendorong seluruh Pemda untuk memastikan kegiatan ekonomi di daerah tetap berjalan. Hal ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

"Jangan kita kemudian kegiatan ekonomi terhenti karena akan berdampak kepada masyarakat semua," ujarnya.

Dia mencatat, sejak 25 Agustus 2025 aksi penyampaian pendapat digelar di berbagai daerah. Sebagian aksi berlangsung secara damai, meski ada pula sejumlah aksi yang menimbulkan kerusakan karena dilakukan secara anarkistis.

Baca Juga: Hukum Merusak Fasilitas Umum saat Demo menurut Islam

Selain memperbaiki fasilitas rusak, Pemda diminta segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini di wilayahnya masing-masing.

Pemda juga diharapkan membuka dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi, serta menggelar kegiatan yang menghadirkan kedamaian, seperti doa bersama yang melibatkan lintas masyarakat.

Pemda diimbau menggencarkan program pro rakyat, seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial yang menjadi kewajiban negara.

Sebaliknya, kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan diminta untuk ditunda. Para pejabat dan keluarganya pun diingatkan agar tidak menampilkan kemewahan secara berlebihan.

Tito juga menegaskan, pihaknya menunda persetujuan permohonan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dia meminta seluruh kepala daerah yang wilayahnya tergolong rawan, untuk tetap berada di daerah masing-masing guna mengendalikan situasi bersama Forkopimda.

"Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan kedepan, laksanakan secara sederhana," ujarnya.