BWI Ingatkan Bahaya Disinformasi Influencer terhadap Persatuan Bangsa

AKURAT.CO Disinformasi yang marak beredar di media sosial dinilai semakin berbahaya bagi persatuan nasional.

Fenomena ini menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bertajuk “Bahaya Disinformasi Influencer bagi Persatuan Bangsa” yang digelar Barisan Waras Indonesia (BWI) di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Diskusi menghadirkan sejumlah pakar, di antaranya Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional Selamat Ginting, Pakar Komunikasi Digital Siska Fitriah, Praktisi Hukum Yamin Nasution, serta Praktisi Siber Kreasi Oktora Irahadi.

Juru Bicara BWI, Muharram Yamlean, menegaskan disinformasi yang diproduksi influencer bukan sekadar informasi keliru, melainkan ancaman nyata yang bisa merusak fondasi kebangsaan.

“Dengan jangkauan dan pengaruh besar, konten menyesatkan dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan kebencian, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Muharram.

Selamat Ginting menambahkan, influencer harus bijak bersuara di media sosial.

Baca Juga: 15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia dan Kunci Jawaban SMA SMK Gratis

Ia menilai komunikasi publik pemerintah yang lemah justru memicu ketidakpercayaan hingga aksi demonstrasi destruktif.

“Gunakan kebijaksanaan dalam bermedia sosial. Jangan sampai suara yang disampaikan justru menjadi bumerang,” katanya.

Sementara itu, Yamin Nasution menekankan pentingnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Hukum tidak boleh berpihak, dan harus menjadi solusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Praktisi digital Oktora Irahadi mengingatkan masyarakat untuk bijak sebelum membagikan informasi.

“Biasakan saring sebelum sharing. Kalau tahu konten yang akan diposting berdampak destruktif, lebih baik jangan diposting,” tegasnya.

Pakar Komunikasi Digital Siska Fitriah menutup diskusi dengan menekankan peran etis influencer sebagai figur publik.

“Setiap unggahan harus diverifikasi, bernilai positif, dan tidak menyesatkan. Influencer semestinya menjadi agen perubahan yang memperkuat literasi digital, menjaga harmoni sosial, dan membangun kepercayaan publik,” kata Siska.

Baca Juga: Subsidi bagi Nelayan Kecil Kunci Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir