Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Sektor Pangan Makin Kuat dan Terarah

AKURAT.CO Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan dan pertanian nasional menunjukkan arah kebijakan yang semakin kuat dan terarah. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai langkah-langkah awal pemerintahan ini sudah memberi pondasi penting bagi kemandirian pangan Indonesia.

"Tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir satu tahun ini, terlihat dari capaian-capain seperti cadangan beras pemerintah mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa, program pertanian menjadi prioritas pemerintah dan di 2026 dianggarkan lebih dari Rp 40 triliun, ini adalah langkah awal yang baik," kata Daniel, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga: Apa yang Dimaksud dengan Ketahanan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012? Ini Penjelasan Lengkapnya

Meski begitu, anggaran untuk sektor pertanian perlu lebih ditingkatkan secara signifikan. Sebab, kebutuhan pangan nasional yang sangat besar menuntut dukungan anggaran yang memadai.

"Agar menjadi lebih cepat maju, kita minimal anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen terhadap APBN kita. Kenapa minimal 5 persen karena kebutuhannya pangan yang mencapai 280 juta jiwa lebih ini butuh makan, butuh minum dan setiap hari harus di supply," tuturnya.

"Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara," imbuh Daniel.

Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan pangan dan pertanian itu, juga memberikan pandangan terhadap harga kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan, terutama beras, meskipun data produksi dan cadangan disebut meningkat. Dia menilai, hal ini perlu dikaji lebih dalam agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek.

"Ini bentuk kritik dan masukan kepada pemerintah perihal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, beras dikatakan produksi terus meningkat, cadangan pangan tertinggi tapi faktanya harga beras terus naik, ada hal yang perlu dicermati terkait hal ini," ungkapnya.

Baca Juga: Apa Peran Utama ASN dalam Mendukung Kualitas Hidup Bangsa melalui Ketahanan Pangan? Inilah Penjelasannya

"Supply kita tinggi sedangkan demand-nya tetap, harga justru naik terus. Apakah memang faktor diluar supply demand yang mempengaruhi kenaikan harga beras," jelasnya.

Daniel juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait, untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng meski sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah.

"Dan perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik tetapi sampai kapan kita intervensi pasar," sebutnya.

"Yang perlu dicarikan akar masalah adalah faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PHK, lapangan kerja yang belum tersedia. Hal ini memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," sambung Daniel.

Daniel juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem tata kelola pangan nasional secara menyeluruh, dari aspek hulu hingga hilir. "Yang harus diperbaiki dan benahi dalam memajukan pertanian adalah sistem tata kelola pangan kita. Baik itu terkait dengan hulu hingga hilir," jelas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

Menurutnya, sektor hulu yang harus dibenahi mulai dari sistem pertanian seperti tanah, SDM pertanian, infrastruktur pertanian. Sementara untuk hilir mulai pengelolaan pascapanen, stok pangan, distribusi pangan, pemantauan harga pangan, hingga stabilisasi harga pangan.

"Ini untuk memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," tegas Daniel. 

Baca Juga: Kuliner Nusantara Siap Go Global Lewat Pangan Nusa Expo 2025

Dia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, agar lahan-lahan subur tetap terjaga dari alih fungsi yang tidak sesuai peruntukannya.

"Pemerintah harus menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian," ucapnya.

Daniel menegaskan bahwa fraksinya, yakni PKB akan terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan nasional. 

"PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian juga perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein," tutupnya.