Pergantian Kepemimpinan BRIN Harus Jadi Pembenahan Ekosistem Riset Indonesia

AKURAT.CO Komisi X DPR RI menegaskan perlunya peningkatan investasi riset nasional, menyusul pelantikan Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, menilai momentum pergantian kepemimpinan BRIN harus menjadi titik awal pembenahan ekosistem riset Indonesia. 

"Dengan pengalaman panjang sebagai akademisi dan Rektor IPB, kami berharap beliau mampu membawa terobosan baru dalam penguatan riset dan inovasi nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).

Baca Juga: Arif Satria Resmi Pimpin BRIN, Siap Kawal Riset Nasional di Bidang Pangan, Energi, dan Air

Menurutnya, tantangan BRIN semakin besar, meski Indonesia berhasil naik ke peringkat 61 dari 132 negara dalam Global Innovation Index (GII) 2023. Pemerintah menargetkan Indonesia masuk 50 besar dunia pada 2029. Lompatan tersebut membutuhkan perbaikan holistik. 

"Target 50 besar dunia hanya bisa tercapai jika ekosistem risetnya betul-betul dibenahi dari hulu ke hilir, bukan sekadar kosmetik peringkat," tegasnya.

Dia menyoroti rendahnya belanja riset Indonesia, yang masih berada pada kisaran seperempat persen dari PDB. Untuk itu, pemerintah harus memastikan peta jalan untuk peningkatan anggaran riset menuju minimal 1 persen PDB secara bertahap. 

"Komisi X DPR RI siap mengawal dari sisi penganggaran dan pengawasan," katanya.

Dia juga menekankan perlunya peningkatan anggaran penelitian BRIN agar lebih menyentuh kegiatan riset, inovasi, dan pembangunan infrastruktur riset di berbagai daerah. Menurutnya, Kepala BRIN baru memiliki pekerjaan besar untuk memastikan anggaran riset memberi dampak langsung bagi masyarakat. 

"Setiap rupiah anggaran riset harus menghasilkan dampak nyata bagi ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesejahteraan rakyat," lanjutnya.

Baca Juga: Nabilla Tashandra Bagikan Tips Umrah Mandiri: Paling Utama Riset sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Selain itu, Kurniasih mengingatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi BRIN bagi masyarakat, pelaku UMKM, industri, dan pemerintah daerah. 

Meski tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK oleh BRIN mencapai lebih dari 85 persen, dia menilai aspek substantif riset harus menjadi fokus. "Riset bukan kompetisi laporan dan angka output," ujarnya.

Dia menilai, BRIN perlu melakukan deregulasi teknis untuk menyederhanakan skema pendanaan riset agar lebih ramah bagi peneliti. "Peneliti kita terlalu banyak habis waktu untuk urusan administrasi, bukan untuk bekerja di laboratorium maupun lapangan," tambahnya.

Menanggapi rencana Kepala BRIN memperkuat science-techno park di daerah serta mendukung program prioritas nasional di sektor pangan, energi, dan air, Kurniasih menyebut langkah itu selaras dengan kebutuhan nasional.

Dia berharap BRIN dapat menjadi penghubung kuat antara kampus, industri, dan pemerintah daerah. "Science-techno park harus benar-benar hidup sebagai ruang hilirisasi riset, bukan sekadar papan nama," pungkasnya.