KH Imam Jazuli: Islah Tak Bisa Batalkan Dugaan Pelanggaran Berat Yahya Cholil Staquf

AKURAT.CO Tokoh NU dan Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, menegaskan bahwa persoalan yang menyeret KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) hingga diberhentikan dari posisi Ketua Umum PBNU tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar konflik internal.

Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme islah seperti yang didorong sebagian elite.

“Ini bukan kisruh biasa. Ada dugaan pelanggaran berat yang sudah disebut Syuriah, bahkan Rais Aam. Tidak bisa kemudian semuanya disederhanakan menjadi islah,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Imam Jazuli menilai ada upaya membingkai situasi seolah hanya terjadi “perselisihan biasa” untuk membuka ruang kompromi. Padahal, menurutnya, keputusan Syuriah yang memuat pemberhentian Ketua Umum PBNU adalah sanksi organisasi yang mengacu pada AD/ART, bukan sekadar perbedaan pendapat antarpetinggi jam’iyah.

Baca Juga: 36 PWNU se-Indonesia Dukung Rapat Pleno Syuriyah Tentukan Pj Ketum PBNU

Ia juga menyoroti narasi islah yang mulai digencarkan sejumlah pengurus karena dinilai berpotensi mengaburkan substansi dugaan pelanggaran, terlebih setelah terbitnya surat edaran Syuriah yang merujuk pasal AD/ART dan indikasi masalah pengelolaan keuangan.

“Kalau pelanggarannya berat, mekanisme yang dipakai harus pertanggungjawaban. Bukan perdamaian. NU itu punya aturan yang wajib ditegakkan,” tegas pengurus PBNU periode 2010–2015 itu.

Imam Jazuli turut mengingatkan agar seruan islah dari para kiai sepuh tidak dijadikan alat untuk menutup persoalan struktural. “Kiai sepuh itu penjaga marwah NU. Tidak boleh dipolitisasi untuk menutupi kesalahan. Itu justru merugikan kehormatan ulama,” katanya.

Ia mendorong PBNU menempuh proses organisasi secara terbuka, termasuk membuka ruang audit bila diperlukan. Menurutnya, penyelesaian yang bermartabat hanya dapat dicapai melalui mekanisme formal organisasi, bukan kompromi yang memotong substansi persoalan.

“Mengubah pelanggaran menjadi konflik itu taktik untuk menghindari akuntabilitas. NU butuh penegakan aturan, bukan kompromi yang prematur,” ujar Imam Jazuli.

Polemik terkait posisi Gus Yahya mencuat setelah dokumen Syuriah menyebut dugaan pelanggaran AD/ART, sementara sebagian pengurus lain mencoba meredam tensi dengan mendorong jalur islah demi menjaga keutuhan jam’iyah.

Baca Juga: Konflik PBNU, Ponpes Cipasung Tasikmalaya Keluarkan Maklumat

Namun bagi Imam Jazuli, keputusan Syuriah yang diambil secara kolektif tidak tepat bila dipertentangkan dengan seruan para kiai sepuh. “Keputusan Syuriah itu kolektif dan berdasar aturan. Tidak elok kalau dibenturkan dengan para kiai sepuh. Menjaga marwah NU dimulai dari keberanian menegakkan kebenaran,” pungkasnya.