Pimpinan Komisi VII DPR Dukung Rencana Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Terdampak Bencana

AKURAT.CO Komisi VII DPR mendukung rencana pemerintah memberikan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir.

Rencana tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat menyambangi daerah terdampak banjir di Sumatera beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia, menilai kebijakan itu merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Center of Economic and Law Studies (Celios), misalnya, memprediksi dampak ekonomi dan kerugian akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai Rp 68,67 triliun. Serta berpotensi menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen.

Baca Juga: Alih Fungsi Dapur MBG Buktikan Negara Hadir Cepat Saat Bencana

"Bencana yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa provinsi di Pulau Sumatera tidak hanya menghancurkan infrastruktur tapi juga memberikan dampak dan tekanan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Karenanya kami mendukung kebijakan Presiden untuk menghapuskan KUR sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi," jelas Chusnunia, melalui keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, pemberian keringanan itu sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus terhadap Debitur Terdampak Bencana Alam Maupun Non-Alam.

Sebelumnya diberitakan bahwa Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) juga mendorong perbankan melakukan hapus tagih maupun hapus buku bagi nasabah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera.

Hal senada juga disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menyatakan bahwa pemerintah tengah merancang program pemulihan ekonomi usai masa tanggap darurat.

Baca Juga: Kembali Salurkan Bantuan, Pemprov Sumsel Kirim 15 Ton Logistik untuk Korban Bencana Sumbar Lewat Jalur Udara

"Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali perekonomian rakyat," katanya.

Lebih lanjut Chusnunia juga mendorong upaya pemulihan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan kelancaran jalur distribusi logistik serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya terhenti akibat bencana.

"Kami meminta pemerintah, OJK dan pihak perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera," pungkasnya.