Petinggi PBNU Benarkan Akar Konflik Elite PBNU karena Urusan Tambang, Bukan Zionisme

AKURAT.CO Pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan bahwa konflik internal yang terjadi di level elite PBNU belakangan ini dipicu oleh persoalan pengelolaan konsesi tambang, bukan isu ideologis seperti zionisme yang ramai disuarakan ke publik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Ekonomi PBNU, KH Aizzudin Abdurrahman. Ia menilai isu tambang menjadi persoalan utama yang melatarbelakangi ketegangan di tubuh PBNU, namun justru kerap dihindari dalam pembahasan terbuka.

Menurut Aizzudin yang akrab disapa Gus Aiz, kelompok yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf cenderung menyingkirkan persoalan inti tersebut dan menggantinya dengan isu-isu lain yang lebih mudah dimainkan di ruang publik.

Baca Juga: Ancam Bentuk PBNU Tandingan, Forum Kiai Muda Akan Ajak Rhoma Irama

“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” kata Gus Aiz dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menyebut isu-isu seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan berbagai tudingan lain lebih sering dijadikan “panggung depan” dalam konflik PBNU. Padahal, menurutnya, isu-isu tersebut relatif mudah dipatahkan secara argumentatif dibanding persoalan tambang yang menyangkut kepentingan besar dan strategis.

Gus Aiz menegaskan, konflik internal PBNU sejatinya dapat diselesaikan secara sederhana apabila ditempuh melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas di forum yang tepat. Ia menilai setiap pihak yang diberi mandat mengelola urusan strategis, termasuk tambang, wajib menyampaikan laporan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan organisasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PBNU telah berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengelola urusan pertambangan agar menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja, sistem pengawasan, serta penanggung jawab tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.

Selain itu, Gus Aiz menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU dalam peringatan Hari Lahir NU di Senayan pada 31 Januari 2025. Saat itu, Rais Aam secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif, dalam pengelolaan tambang, termasuk pemberian kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.

Baca Juga: Bantah Ada Konflik Internal PBNU, Pj Ketum Zulfa Mustofa: Sudah Kembali Normal

Menurut Gus Aiz, langkah penyelesaian konflik yang ditempuh sebagian pihak justru mengarah pada praktik politik kotor dan konspiratif yang bertentangan dengan konstitusi organisasi. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga berpotensi merusak marwah NU.

“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” tegasnya.