Basarnas Dorong Penguatan Kelembagaan untuk Tingkatkan Respons Darurat Nasional

AKURAT.CO Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terus mengupayakan peningkatan kualitas operasi pencarian dan pertolongan (SAR) serta penguatan strategi penanganan kedaruratan di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Syafii menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Basarnas agar mampu hadir di setiap situasi darurat dengan response time yang ideal.

Saat ini, setiap kantor SAR dituntut mampu menjangkau hingga 33 kabupaten/kota, sehingga diperlukan penguatan struktur organisasi dan sumber daya.

“Untuk itu, dibutuhkan penguatan struktur organisasi dan sumber daya agar jangkauan layanan SAR dapat ditingkatkan secara nasional,” ujar Syafii.

Ia juga menegaskan bahwa tugas Basarnas memiliki karakter koordinasi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang memperjelas mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga di bawah naungan Kemenko PMK.

“Baik dalam penanganan kebencanaan yang berada di bawah koordinasi Menko PMK, maupun kecelakaan transportasi yang berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk mekanisme pemenuhan sarana dan prasarana seperti kapal dan pesawat negara,” jelasnya.

Baca Juga: Karbon Biru Penentu Masa Depan Ekonomi Pesisir dan Kepentingan Strategis Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Syafii juga menyampaikan perkembangan terkini sejumlah operasi SAR, di antaranya penanganan bencana tanah longsor di Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Basarnas, baik dalam pelaksanaan operasi SAR maupun penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Pratikno, pihaknya akan mengagendakan pembahasan lanjutan guna merumuskan strategi penguatan Basarnas secara lebih komprehensif, termasuk bersama Kementerian Perhubungan.

“Tidak ada konflik kepentingan dalam koordinasi lintas kementerian. Kami bersama Kementerian Perhubungan akan menjadwalkan pembahasan lanjutan terkait strategi penguatan Basarnas,” tegas Pratikno.