Program MBG Dorong Ketahanan Pangan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bersama Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, melakukan penguatan peran perempuan dan anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama penguatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman perempuan sebagai manajer keluarga, khususnya dalam pemenuhan gizi berbasis kearifan lokal.

Arifah menegaskan bahwa setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang berbeda, sehingga penyusunan menu MBG harus berangkat dari kearifan lokal masing-masing wilayah.

Upaya tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja ke Kampung Ilmu, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung praktik baik sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan perempuan dan anak melalui Program Makan Bergizi Gratis berbasis komunitas dan kearifan lokal,” ujar Arifah, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang salah satunya disebabkan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, perhatian terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga bagian dari komitmen global.

Baca Juga: Indonesia Gabung Board of Peace, Jusuf Hamka: Jangan Suudzon, Prabowo Pasti Punya Strategi

Selain itu, Kementerian PPPA mendorong ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai dan sayuran.

Upaya ini diperkuat dengan penguatan komunitas desa agar dapat menjadi pemasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Rencana besar ke depan adalah memperbanyak SPPG di desa, sehingga kebutuhan pangan tidak harus dibeli dari luar, tetapi dapat dipenuhi dari desa itu sendiri,” kata Arifah.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Florencio Mario Vieira menjelaskan bahwa konsep BGN adalah membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, meskipun saat ini fokus masih berada di hilir.

“Hingga saat ini terdapat hampir 21.000 SPPG aglomerasi dan 8.670 SPPG terpencil yang sedang dalam proses. Tantangan terbesar ke depan adalah rantai pasok, karena kualitas dan kesegaran pangan sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan,” jelas Mario.

Ia menambahkan, program MBG juga menjadi sarana strategis dalam pemberdayaan perempuan. Sekitar 90 persen tenaga kerja di SPPG merupakan perempuan, sehingga lebih dari satu juta tenaga kerja perempuan terlibat dalam ekosistem ini.

“Dampaknya sangat terasa, termasuk perubahan peran dalam rumah tangga. Namun, terdapat pula tantangan sosial seperti kecemburuan dan resistensi, sehingga pemberdayaan perempuan harus disertai edukasi sosial dan penguatan relasi keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang turut mendampingi Menteri dan Wakil Menteri PPPA menyampaikan kesiapan daerahnya untuk menjadi pilot project pengembangan ekosistem terintegrasi.

“Di Maluku Utara kami memiliki banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tetapi belum sepenuhnya menghasilkan SDM yang siap pakai. Saya membayangkan SMK terintegrasi yang menggabungkan pendidikan, dapur MBG, ekosistem pemberdayaan perempuan, pemeriksaan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi,” kata Sherly.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi besar dari sisi lahan, bangunan, dan anggaran. Namun, masih dibutuhkan pendampingan untuk memaksimalkan potensi tersebut.

“Yang masih kami perlukan adalah pendampingan dan penguatan SDM. Dengan kolaborasi yang tepat, seluruh ide dan gagasan bisa direalisasikan,” pungkasnya.

Baca Juga: DPD RI: Desa Terjebak Ego Sektoral, Harmonisasi Regulasi Jadi Kunci