Akurat
Pemprov Sumsel

Dave Laksono: Keberadaan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza Bentuk Diplomasi Cerdas dari Presiden Prabowo

Mukodah | 7 Februari 2026, 15:02 WIB
Dave Laksono: Keberadaan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza Bentuk Diplomasi Cerdas dari Presiden Prabowo

AKURAT.CO Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu menjadi sorotan penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza, Palestina.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo.

"Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," jelasnya, kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Dave, kehadiran di Board of Peace merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Baca Juga: Indonesia Gabung Board of Peace, Jusuf Hamka: Jangan Suudzon, Prabowo Pasti Punya Strategi

Ia menekankan bahwa partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.

"Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka," jelasnya.

Terkait aspek keanggotaan, Dave menjelaskan bahwa terdapat biaya sebesar USD1 miliar yang dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza, namun sifatnya tidak wajib.

Negara anggota yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.

"Saat ini Indonesia belum membayar," kata Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat permanen, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya bila arah Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan utama.

"Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia," jelas Dave.

Baca Juga: Golkar Apresiasi Langkah Prabowo Bawa Indonesia Gabung Board of Peace

 

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

M
Reporter
Mukodah
W
Editor
Wahyu SK