Berpidato di PNU Riyadh, Megawati Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan untuk Kemajuan Negara

AKURAT.CO Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas negara dan pemerintahan. Menurutnya, negara yang mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan berisiko kehilangan keseimbangan sosial, moral, dan peradabannya.
Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato akademik saat menerima gelar Doctor Honoris Causa (HC) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Dia menjadi tokoh pertama di luar warga negara Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut.
Megawati menilai, negara tidak bisa dipahami semata sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik, melainkan sebagai sebuah peradaban yang hidup dan bertumpu pada nilai, sejarah, serta tanggung jawab moral.
Baca Juga: Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari PNU Riyadh
Dalam konteks itu, keterlibatan perempuan disebutnya sebagai bagian esensial dari pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan.
"Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah," ujar Megawati, Senin (9/2/2026).
Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Megawati mengatakan pengalamannya di pemerintahan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik.
Dia menilai, pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan. Megawati juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan keterwakilan jabatan.
Menurutnya, yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, disertai ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara.
Baca Juga: Megawati Bakal Terima Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh, Simbol Diplomasi Perempuan Dunia Islam
Dia mengaitkan isu pemberdayaan perempuan dengan prinsip keadilan yang bersifat universal. Megawati menegaskan peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat tanggung jawab publik, pada akhirnya akan kehilangan keseimbangan dan legitimasi moralnya sendiri.
"Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, dia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri," katanya.
Acara penganugerahan gelar kehormatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain putra Megawati, M. Prananda Prabowo, beserta istri Nancy Prananda, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta jajaran diplomatik Indonesia, termasuk Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 3Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









