May Day, Dasco Bertemu Perwakilan Buruh Bahas Satgas PHK Sampai Status Driver Ojol

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan audiensi bersama perwakilan buruh dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day, di Komplek DPR RI, Jumat (1/5/2026).

Dia menegaskan, pemerintah bersama serikat pekerja telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh, untuk menangani persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah, sistem outsourcing, hingga rencana pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Masalah upah, sistem outsourcing, kemudian kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang," kata Dasco.

Baca Juga: Momen Tanpa Sekat Prabowo dengan Buruh: Buka Baju Safari hingga Peluk Para Pekerja

Adanya kehadiran perwakilan pekerja dalam satgas, diharapkan informasi yang disampaikan dapat cepat diterima dan ditindaklanjuti. Seperti halnya, sejumlah laporan dari serikat pekerja terkait rencana PHK dalam dua hingga tiga bulan ke depan sudah masuk ke dalam desk satgas.

"Sudah masuk ke desk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi," ujarnya.

Berkaitan dengan perusahaan yang mengalami kesulitan, Dasco menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka opsi bantuan hingga pengambilalihan.

"Kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, dia akan dibantu atau bahkan kalau sudah enggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja," ucapnya.

Selain itu, Dasco juga menyinggung soal pengemudi ojek online atau driver ojol. Dia mengatakan pemerintah mulai masuk ke dalam perusahaan aplikator melalui kepemilikan saham, sehingga kebijakan akan disesuaikan bertahap.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan," katanya.

Baca Juga: Prabowo Pro Ojol, Potongan Aplikator Bakal Dipangkas Jadi di Bawah 10 Persen

Selain itu, terkait status pengemudi masih dalam tahap simulasi dan pembahasan bersama organisasi pengemudi. "Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga menyoroti persoalan penertiban kawasan hutan yang berpotensi berdampak pada petani dan warga yang tinggal di dalamnya. Untuk itu, perlunya perbaikan komunikasi antar pihak agar kebijakan berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

"Satgas penertiban kawasan hutan ini belum terinfo bahwa di dalam kawasan itu ada petani, ada pemukiman yang kemudian buruh yang pada saat ini tinggal di situ," katanya.