Prabowo Minta PPATK Evaluasi Transaksi Keuangan dan Perkuat Pengawasan Aliran Dana

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan Presiden bersama PPATK.

"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang," kata Teddy, Senin (4/5/2026).

Baca Juga: Presiden Prabowo Konsisten Perkuat Kesejahteraan Buruh, MPR Soroti Komitmen No One Is Left Behind

Dia menyampaikan bahwa pertemuan ini difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan, serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana. Langkah tersebut penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah," katanya.

Pembahasan dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, serta mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

"Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan, agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga: Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Aspirasi Pekerja hingga Peran Kampus untuk Bangun Daerah

Selain itu, pelaksanaan program juga harus dilakukan secara tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," tulis Seskab Teddy.

Melalui koordinasi dengan PPATK, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aliran dana baik di tingkat pusat maupun di daerah dapat dipantau secara ketat, sehingga setiap kebijakan fiskal benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat luas.