Inflasi April 2026 Terkendali, Kemendagri Minta Pemda Jangan Lengah dan Tak Berpuas Diri

AKURAT.CO Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi April 2026 secara year-on-year terkendali di angka 2,42 persen. Angka ini masih sesuai dengan target pemerintah, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen, yang dinilai menguntungkan konsumen maupun produsen.

Meski inflasi terkendali, pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga terkait diminta untuk tidak berpuas diri. Pemerintah mengingatkan semua pihak agar terus berupaya menjaga harga komoditas tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tetap kita berupaya sedikit saja di atas harga HET akan kita perjuangkan [untuk dikendalikan], ya. Ini merupakan prinsip dasar kita yang harus kita pegang teguh," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga: Inflasi Melandai, Harga Pangan Jadi Penopang Utama April 2026

Tomsi mengimbau masing-masing daerah agar mencermati angka inflasi di wilayahnya. Dia meminta daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rata-rata nasional untuk segera melakukan langkah pengendalian.

"Sekali lagi saya minta untuk seluruh teman-teman kepala daerah dan jajarannya khususnya TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun," jelasnya.

Dia juga mengatensi sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kelima April 2026, seperti minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, dan beras.

Bahkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng bertambah menjadi 240 kabupaten/kota pada minggu kelima April 2026.

Baca Juga: Lonjakan Tarif Transportasi Picu Inflasi Bulanan April 2026 Tembus 0,13 Persen

Sebelumnya, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pada minggu keempat April 2026 sebanyak 224 kabupaten/kota.

Di sisi lain, dia meminta kementerian/lembaga maupun Pemda untuk memperhatikan setiap kenaikan harga, sekalipun nominalnya tidak terlalu besar.

"Ini adalah kewajiban kita untuk mengatasinya, jadi naik 100 rupiah pun tidak boleh terjadi harusnya. Terutama berkaitan dengan komoditas yang diatur oleh pemerintah," tegasnya.