Jelang Musim Kemarau, Menko Polkam: Pengendalian Karhutla Jadi Prioritas Nasional

AKURAT.CO Memasuki musim kemarau, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi prioritas nasional.

Dalam apel kesiapsiagaan nasional di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026), pemerintah juga melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Reaktivasi desk tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan penanganan karhutla secara nasional.

“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga minimal,” ujar Djamari.

Ia menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran yang berulang.

Meski tren karhutla menunjukkan penurunan, Djamari mengingatkan seluruh pihak untuk tidak lengah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di wilayah tersebut dimulai lebih awal pada Mei 2026, dengan kondisi lebih kering dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus.

Karena itu, ia meminta kepala daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah rawan segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan.

Baca Juga: Sumsel Siaga Karhutla 2026, Herman Deru–Cik Ujang Tegaskan Kesiapan Total Hadapi Musim Kemarau

“Jangan menunggu api membesar. Daerah rawan harus bergerak lebih awal, lebih cepat, dan lebih terpadu agar potensi karhutla bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.

Djamari juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, hingga media massa untuk berperan aktif dalam pencegahan dengan melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren penurunan luas karhutla menunjukkan perbaikan tata kelola penanganan dari tahun ke tahun.

Ia memaparkan, luas lahan terbakar saat El Nino 2015 mencapai sekitar 2,6 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, hingga sekitar 376 ribu hektare pada 2024 dan kembali turun menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.

“Penurunan ini terjadi karena koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin baik,” ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menambahkan, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, serta relawan.

Dalam kesempatan itu, Menko Polkam juga menyerahkan bantuan perlengkapan untuk Satgas darat, termasuk drone guna memperkuat deteksi dini titik api.

“Drone efektif digunakan saat api masih kecil. Namun jika kebakaran meluas, tetap diperlukan dukungan pemadaman udara melalui water bombing,” kata Suharyanto.

Untuk tahap awal, BNPB menyiapkan dua helikopter water bombing di Sumatera Selatan guna mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau.