Seskab Teddy Jawab Kritik Dino Patti Djalal, Kelebihan Biaya LN Ditanggung Prabowo hingga Rombongan Dipangkas

AKURAT.CO Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, merespons kritik tajam yang dilayangkan oleh mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, salah satunya mengenai anggaran kunjungan kerja (kunker) luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan video di Instagram @sekretariat.kabinet, Teddy meluruskan beberapa poin yang krusial. Langkah ini diambil karena namanya secara spesifik disebut dalam pernyataan yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut.

"Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya meluruskan beberapa hal. Sebelumnya terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," ujar Teddy, Senin (1/6/2026).

Baca Juga: Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Qatar, Tindak Lanjuti Kerja Sama Kedua Negara

Poin utama yang diklarifikasi oleh Seskab Teddy menyangkut persoalan anggaran kunker. Isu mengenai pembengkakan biaya perjalanan dinas kepala negara ke mancanegara kerap menjadi sorotan publik.

Dia menegaskan, anggaran negara tidak dibebani oleh pengeluaran di luar batas pagu resmi. Seluruh kelebihan biaya yang muncul dari aktivitas diplomasi internasional tersebut diselesaikan melalui kantong pribadi sang presiden.

"Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujarnya.

Selain masalah biaya, Teddy juga menyoroti perihal kuantitas personel yang ikut serta dalam rombongan kepresidenan. Berdasarkan penjelasannya, efisiensi ketat telah diterapkan secara signifikan.

Jumlah delegasi yang mendampingi Presiden Prabowo saat ini diklaim telah dipangkas secara besar-besaran. Pengurangan ini bahkan mencapai lebih dari setengah dari standar jumlah rombongan pada era-era pemerintahan sebelumnya.

"Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua," tuturnya.

Baca Juga: Bakom RI: Kunjungan Luar Negeri Prabowo untuk Manfaat Bangsa dan Negara

Isu lain yang diluruskan adalah mengenai fleksibilitas penyusunan jadwal kunjungan kenegaraan yang dikritik harus direncanakan sejak setahun sebelumnya. Menurut Teddy, kondisi geopolitik saat ini menuntut respons yang cepat.

Pemerintah tidak bisa hanya terpaku pada agenda yang kaku, karena dinamika global berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kunker yang mendesak bisa saja dilakukan demi menjaga kepentingan nasional.

"Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri satu negara, ya," ungkapnya.