Rapat Perdana dengan DPR, KSP Curhat Terkendala Anggaran dan SDM untuk Mengawal Program Prioritas Presiden

AKURAT.CO Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi lembaganya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam paparannya, Dudung menjelaskan KSP memiliki peran sebagai pengawal pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan langsung oleh presiden.

Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, KSP masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kekurangan sumber daya manusia.

"Dalam menjalankan seluruh peran guna memastikan Asta Cita, program prioritas Presiden, PHT-C hingga PKPN, masih dijumpai beberapa kendala. Tantangan seperti keterbatasan anggaran untuk menjalankan lima fungsi utama, jumlah SDM yang kurang memadai, hingga dukungan peralatan kerja," kata Dudung.

Baca Juga: Prabowo Beri Arahan Strategis ke Jenderal Dudung untuk Perkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan

KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga. Menurutnya, fungsi utama KSP adalah memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target dan arahan Presiden.

"Perlu kami sampaikan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki peran sebagai pengawalan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Presiden. KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga, melainkan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan arahan Presiden," ujarnya.

Dudung menjelaskan, arah kerja KSP dilakukan melalui monitoring berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional, serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.

Menurut Dudung, setiap hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah diupayakan dapat dideteksi lebih dini. Agar segera dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait dan ditindaklanjuti hingga memperoleh solusi yang dapat dieksekusi.

"Dalam pelaksanaannya, KSP memastikan setiap hambatan yang muncul dapat terdeteksi lebih awal, dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait, dan ditindaklanjuti hingga memperoleh solusi yang dapat dieksekusi," tuturnya.

Baca Juga: Temui Prabowo di Istana, Dudung Bahas Proposal 'Blanket Overflight' AS ke Indonesia

Mantan Panglima Kodam Jaya itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional. Menurut dia, dukungan parlemen dibutuhkan baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

"KSP juga meyakini bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, baik melalui dukungan regulasi, penganggaran, maupun fungsi pengawasan," kata Dudung.

Ia menambahkan, KSP turut mengawal pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah agar berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dengan pendekatan tersebut, KSP berupaya memastikan setiap program prioritas Presiden tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," jelasnya.