Idrus Marham Ajak Publik Lihat Langsung Program Pangan Merauke Usai Muncul Film Pesta Babi

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai, kemunculan film dokumenter Pesta Babi dapat menjadi momentum untuk memperluas sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai program pengembangan pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Idrus, berbagai pandangan yang muncul terkait film tersebut perlu disikapi secara jernih, objektif, dan proporsional.
Ia menilai masyarakat perlu memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai latar belakang, tujuan, proses, hingga hasil program yang tengah dijalankan pemerintah.
“Kalau kita lihat dari hikmahnya, kita justru berterima kasih dengan adanya film itu. Karena film itu mempercepat proses penjelasan kepada masyarakat bahwa ada perbedaan mendasar antara apa yang terjadi dulu dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang,” kata Idrus dalam keterangan persnya, Sabtu (6/6/2026).
Idrus mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai berbagai kemungkinan motif maupun kepentingan di balik pembuatan film tersebut.
Menurutnya, hal yang lebih penting saat ini adalah memanfaatkan perhatian publik yang muncul untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai program strategis nasional di Merauke.
Dengan meningkatnya perhatian masyarakat, kata dia, pemerintah memiliki kesempatan lebih besar untuk menjelaskan berbagai fakta dan perkembangan di lapangan secara terbuka.
Karena itu, Idrus mengajak sutradara film Pesta Babi, Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, serta para aktivis lingkungan untuk melihat langsung pelaksanaan program pengembangan pangan nasional di Merauke.
Baca Juga: IPW Ungkap Informasi Pemeriksaan Eks Kapolda Kalbar oleh Propam Polri
Menurut Idrus, pembangunan kawasan pangan di Merauke memiliki tujuan yang berbeda dengan praktik eksploitasi sumber daya alam pada masa lalu yang hanya berorientasi pada pengambilan hasil hutan tanpa memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kalau dulu orang hanya mengambil kayu lalu meninggalkan kerusakan, sekarang berbeda. Yang dilakukan adalah membuka lahan untuk kepentingan rakyat, untuk ketahanan pangan bangsa, dan ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai berbagai pandangan yang berkembang sebaiknya dijawab melalui data, fakta, dan hasil nyata di lapangan.
Karena itu, masyarakat diajak melihat langsung perkembangan program ketahanan pangan yang sedang berjalan, termasuk peningkatan produksi pertanian, pembangunan jaringan irigasi, serta dukungan alat dan mesin pertanian bagi petani.
Lebih lanjut, Idrus meminta publik tidak bersikap reaktif terhadap kemunculan film dokumenter tersebut.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat mengetahui kondisi di lapangan, semakin mudah membedakan antara berbagai narasi yang berkembang dengan realitas yang ada.
“Yang penting program ini terus berjalan dan hasilnya bisa dirasakan rakyat. Semakin banyak orang melihat langsung fakta di lapangan, semakin jelas bahwa filosofinya berbeda, tujuannya berbeda, caranya berbeda, dan manfaatnya juga berbeda. Pada akhirnya rakyat yang akan memberikan penilaian,” katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








