Idrus Marham: Polemik Film Pesta Babi Harus Jadi Momentum Perkuat Nasionalisme

AKURAT.CO Polemik yang muncul pascapenayangan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale dinilai tidak seharusnya berhenti pada perdebatan soal setuju atau tidak setuju terhadap isi film tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai polemik tersebut justru dapat menjadi momentum untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Menurut Idrus, kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati.

Karena itu, ia menegaskan tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat karya yang mengangkat isu-isu publik.

“Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan,” kata Idrus di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menilai kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru diperlukan dalam kehidupan demokrasi.

Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen koreksi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.

Sebaliknya, kata Idrus, narasi yang dibangun dari informasi yang tidak utuh, asumsi yang belum terverifikasi, atau generalisasi yang berlebihan berpotensi menimbulkan kebingungan hingga perpecahan di tengah masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membedakan kritik berbasis fakta dengan kesimpulan yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Baca Juga: Fungsi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Jangan Terjebak Regionalisme Sempit

Dalam konteks pembangunan di Merauke, Idrus menilai salah satu persoalan mendasar yang masih muncul adalah kecenderungan melihat berbagai isu melalui perspektif kedaerahan yang sempit.

Menurutnya, cara pandang tersebut berpotensi menggerus semangat persatuan yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia.

“Sudah terlalu lama kesadaran kolektif kita diobok-obok oleh pola pikir yang secara halus tetapi terus-menerus menguatkan rasa nafsi-nafsi kedaerahan. Seolah-olah loyalitas pertama dan terakhir seseorang hanya kepada daerah asalnya, bukan kepada Indonesia,” ujarnya.

Idrus menilai masih banyak pihak yang memandang Indonesia dalam sekat-sekat wilayah yang terpisah, seolah setiap daerah hanya menjadi milik kelompok tertentu. Padahal, para pendiri bangsa membangun Indonesia atas kesadaran bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kerangka berpikir seperti itu bukan sekadar naif, tetapi sangat berbahaya karena menggerogoti sendi paling fundamental dari cita-cita kemerdekaan kita, yaitu persatuan Indonesia,” tegasnya.

Semua Pandangan Harus Diuji dengan Fakta

Meski demikian, Idrus mengaku tidak ingin terjebak pada perdebatan mengenai motif di balik pembuatan film Pesta Babi. Ia menghormati hak para pembuat film untuk menyampaikan kritik melalui karya yang mereka hasilkan.

Namun, menurutnya, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk memberikan penilaian kritis terhadap karya tersebut.

“Kalau ada yang menilai film itu sebagai kritik sosial yang murni, silakan. Tetapi kalau ada juga yang menduga terdapat kepentingan tertentu di balik narasi yang dibangun, itu juga merupakan bagian dari ruang demokrasi. Yang terpenting adalah semua pandangan tersebut diuji oleh fakta,” ujarnya.

Idrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah melakukan generalisasi dengan menyamakan seluruh program pembangunan saat ini dengan pengalaman masa lalu.

Menurutnya, setiap kebijakan memiliki konteks, pendekatan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda sehingga harus dinilai secara objektif.

“Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa semua pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang sama dengan yang terjadi pada masa lalu. Yang harus dilakukan adalah melihat fakta di lapangan secara objektif,” katanya.

Baca Juga: Said Iqbal Janji Perjuangkan Kepastian Kerja, Upah Layak dan Perlindungan Buruh

Ajak Semua Pihak Datang Langsung ke Merauke

Lebih lanjut, Idrus menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme dan memperluas perspektif kebangsaan.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa melihat Merauke bukan hanya sebagai wilayah di Papua Selatan, melainkan bagian dari kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global.

Karena itu, Idrus mengundang para pembuat film, aktivis lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat, hingga berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Merauke untuk datang langsung ke lapangan.

Menurutnya, dialog dengan masyarakat, petani, tokoh adat, dan pemerintah daerah penting dilakukan agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang.

“Sudah saatnya kita berpikir dalam satu kerangka yang utuh, yaitu kerangka kepentingan Indonesia. Kreativitas harus dihormati, kebebasan berekspresi harus dijaga, kritik harus didengar. Tetapi fakta juga harus dihormati. Sebab tanpa fakta, demokrasi bisa kehilangan arah. Dan tanpa semangat kebangsaan, kritik tidak akan menghasilkan perbaikan yang bermanfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Idrus.