Hasto: Pertahanan Nasional Juga Menyangkut IPTEK, Bukan Sekedar Ekspansi Batalyon

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritisi kebijakan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang menjadi salah satu program pertahanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta diplomasi internasional lebih penting dalam memperkuat kepentingan nasional Indonesia.

Dalam kuliah umum bertajuk Pemikiran Geopolitik Bung Karno di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Kamis (11/6/2026), Hasto, mengatakan, pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno menempatkan penguasaan teknologi, diplomasi, dan hukum internasional sebagai instrumen utama dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

"Berbicara tentang pemikiran Bung Karno harus disertai semangat menguasai iptek dengan cara apa pun dan mengembangkan kompetensi dalam diplomasi serta penguasaan hukum untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia," kata Hasto.

Menurut dia, dalam teori geopolitik Soekarno, faktor teknologi dan politik memiliki posisi yang lebih dominan dibanding aspek militer.

Karena itu, pembangunan pertahanan tidak semestinya hanya diukur dari penambahan jumlah satuan atau batalyon baru.

"Kalau pertahanan negara sekarang kita membentuk batalyon-batalyon pembangunan, faktor militer dalam teori geopolitik Soekarno justru berada pada posisi paling kecil," ujarnya.

Hasto menegaskan Indonesia perlu memperkuat kapasitas diplomasi dan penguasaan teknologi untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Ia menilai TNI memiliki peran strategis dalam pengembangan teknologi pertahanan dan diplomasi militer.

Baca Juga: Kasus Korupsi MBG Bukti Tata Kelola 'Cacat dari Lahir'

"Kita lebih penting memperkuat diplomasi internasional dan menguasai iptek daripada membangun batalyon-batalyon pembangunan. Fungsi TNI AD sangat penting dalam penguasaan teknologi pertahanan, diplomasi militer, memahami teritorial lawan, bukan untuk menanam jagung dan padi," tegasnya.

Menurut Hasto, pandangan tersebut merupakan bentuk otokritik terhadap arah kebijakan pertahanan yang dinilai terlalu berorientasi pada pendekatan teritorial di dalam negeri.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam konsepsi Soekarno, pertahanan negara dibangun melalui penguatan riset, teknologi, dan kemampuan membaca potensi ancaman dari luar negeri, bukan dengan memandang rakyat sebagai ancaman.

"Padahal dalam konsepsi Bung Karno, TNI Angkatan Darat bertugas menguasai riset, teknologi pertahanan, dan melihat potensi ancaman dari negara lain, bukan ke dalam dengan menganggap rakyat sebagai ancaman," katanya.

Lebih lanjut, Hasto menekankan pentingnya membangun kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagaimana dicita-citakan Soekarno.

Menurutnya, orientasi pembangunan yang terlalu berfokus ke dalam berpotensi menimbulkan persoalan baru.

"Spirit mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia inilah yang harus terus dijalankan. Jika terlalu inward looking, tanpa tekad membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, justru berpotensi melahirkan konflik," pungkasnya.