Distribusi Masih Terhambat, Komisi X DPR Dukung Program MBG Libatkan Kantin Sekolah di Wilayah 3T

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dia menekankan pentingnya melakukan perbaikan tata kelola, agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya pelibatan kantin sekolah dalam program MBG selain dapat memperkuat ekonomi lokal, skema tersebut dinilai relevan menjawab tantangan pendistribusian MBG di wilayah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dengan melibatkan kantin sekolah justru dapat memperluas partisipasi masyarakat, terutama warga di sekitar lingkungan sekolah. Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, program MBG juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Baca Juga: Anggaran MBG Tembus Rp88 Triliun, Menkeu dan BGN Siap Evaluasi

"Kantin sekolah silahkan saja (dilibatkan), justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat," kata Lalu saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Senin (15/6/2026).

Bahkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menyampaikan bahwa program MBG memberikan manfaat bagi peserta didik. Untuk itu, pihaknya mendorong agar program tersebut tetap dilanjutkan.

Meski demikian, Komisi X DPR RI meminta agar aspek pengelolaan menjadi perhatian utama pemerintah, terutama di wilayah 3T. Mengingat, masih terbatasnya ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.

Baca Juga: PP PMKRI: Kritik terhadap Program MBG Wajar karena Perencanaan Tak Matang

Sehingga, pelibatan kantin sekolah di Wilayah 3T sangat baik untuk keberlangsungan program MBG. "Karena tidak mungkin daerah 3T, misalnya di Kepulauan Aru dapurnya di Ambon, kemudian dan sebagainya, daerah-daerah kepulauan," ujarnya.

Untuk itu, dia menyerahkan kepada Komisi IX DPR dengan BGN untuk merumuskan pola pengelolaan yang paling sesuai berdasarkan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

"Silakan teman-teman di BGN merumuskan tentunya dengan Komisi IX nanti mencari formula yang terbaik, manajemen yang paling pas dan tata kelola yang paling bagus saat ini setelah melihat kejadian-kejadian yang sungguh kita semua sangat kaget," tegasnya.