BGN Seleksi Penerima Manfaat MBG, Siswa dari Keluarga Mampu Harus Dicoret dari Daftar

AKURAT.CO Komisi IX DPR RI menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melakukan refocusing penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai dapat membuat program lebih tepat sasaran sekaligus menciptakan efisiensi anggaran.

"Pertama, kami menyambut baik kebijakan BGN untuk melakukan refocusing penerima manfaat MBG," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, saat dihubungi Akurat.co, Selasa (16/6/2026).

Yahya menilai, siswa SMA dari keluarga mampu tidak lagi perlu menerima manfaat program MBG. Namun, bantuan tersebut tetap harus diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca Juga: Natalius Pigai Bantah Program MBG Langgar HAM: Komentar Komnas HAM Terlalu Dangkal

"Bagi SMA orang kaya tidak diperlukan lagi, tapi bagi SMA orang miskin tetap diperlukan, terutama di daerah 3T," ujarnya.

Politisi Partai Golkar menambahkan, refocusing tidak hanya berlaku untuk siswa SMA. Menurutnya, siswa SD dan SMP dari keluarga mampu juga tidak perlu lagi menjadi penerima manfaat program tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Dia menekankan, kelompok yang harus menjadi prioritas utama dalam program MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"MBG memberikan prioritas terhadap 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang jumlahnya sekitar 23 juta. Karena untuk mencegah stunting memberikan asupan gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi kunci pencegahan stunting. Saya minta supaya sasaran 3 B jgn ada yang ketinggalan, semuanya harus mendapatkan MBG," tegasnya.

Menurutnya, fokus terhadap kelompok 3B akan membuat tujuan utama program, yakni menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi. Salah satu opsi yang sedang dievaluasi adalah mengurangi penerima manfaat dari kalangan siswa SMA yang berasal dari keluarga mampu.

Baca Juga: BGN Respons Desakan Tunda MBG: Kami Jalankan Perintah Presiden

Wakil Kepala BGN yang juga ditunjuk sebagai juru bicara lembaga, Agustina Arumsari, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari proses refocusing penerima manfaat yang saat ini sedang dilakukan bersama berbagai kementerian.

Menurutnya, BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lain untuk memastikan program gizi pemerintah lebih tepat sasaran.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain, yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan, intervensi gizi sebaiknya dilakukan—misal teknisnya ya—itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata Arum usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).