Akurat Logo

DPR Apresiasi Perbaikan Layanan Haji, Presiden Minta Evaluasi Terus Dilakukan

Moehamad Dheny Permana | 17 Juni 2026, 23:50 WIB
DPR Apresiasi Perbaikan Layanan Haji, Presiden Minta Evaluasi Terus Dilakukan
Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (batik biru) saat menyampaikan keterangan di Hambalang.

AKURAT.CO Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bersama jajaran anggota DPR melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan berbagai capaian dan upaya perbaikan layanan haji yang telah dilakukan pemerintah, mulai dari penurunan biaya haji, pengurangan masa tunggu jemaah, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan konsumsi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Cucun mengatakan pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat terwujud secara nyata pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

“Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Cucun kepada awak media usai pertemuan.

Menurutnya, DPR turut mengawal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga biaya haji yang ditanggung jemaah dapat ditekan dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, Presiden Prabowo disebut memberikan perhatian khusus terhadap upaya memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia.

Cucun mengungkapkan antrean yang sebelumnya mencapai hampir 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

“Beliau ingin bagaimana antrean yang kemarin sudah hampir 35 tahun sampai 40 tahun bisa terus ditekan. Bahkan beliau menyampaikan kalau bisa dibuat lebih cepat lagi dan dicari skema terbaik agar antrean tidak terlalu panjang,” katanya.

Timwas Haji DPR juga melaporkan perkembangan sistem keberangkatan jemaah, termasuk penerapan layanan imigrasi yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah haji nonprosedural atau ilegal.

Baca Juga: PDIP Minta Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Mahasiswa: Aspirasi Harus Ditindaklanjuti

Selain itu, peningkatan kualitas akomodasi jemaah menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.

Menurut Cucun, sekitar 17 ribu jemaah haji reguler tahun ini dapat menginap di kawasan sekitar Masjid Nabawi, Madinah, dengan fasilitas hotel berbintang yang lebih dekat dengan lokasi ibadah.

“Banyak jemaah yang menyampaikan apresiasi karena mendapatkan hotel yang baik dan dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga lebih nyaman dalam menjalankan ibadah,” ujarnya.

Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Cucun mengatakan Kementerian Haji dan Umrah berhasil melakukan negosiasi dengan para syarikah sehingga pilihan menu makanan bagi jemaah Indonesia menjadi lebih beragam dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak mempertahankan berbagai terobosan yang telah berjalan baik sekaligus terus melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan.

“Beliau menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah agar berbagai perbaikan layanan haji bisa terus dilakukan,” kata Cucun.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji ke depan, terutama yang berkaitan dengan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Dalam tantangan haji ke depan tentu kita berharap kondisi geopolitik di Timur Tengah terus membaik sehingga penyelenggaraan haji Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.

Abidin juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Terima kasih kepada Pak Prabowo yang secara serius memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, melalui upaya peningkatan layanan jemaah haji,” tutupnya.

Baca Juga: RUU Perkoperasian Harus Jadi Momentum Reformasi Koperasi Nasional

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.