Pendapatan Ojol Turun Meski Potongan 8 Persen, DPR Minta Kemenhub Terbitkan Aturan Teknis

AKURAT.CO DPR merespons keluhan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang mengaku pendapatannya justru turun meski kebijakan pemotongan komisi aplikator maksimal 8 persen telah berlaku sejak 1 Juli 2026.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan, secara prinsip komitmen pemerintah bersama DPR dan perusahaan aplikator terkait skema pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator telah dijalankan.

Namun, persoalan muncul karena adanya penyesuaian tarif yang dilakukan perusahaan aplikasi.

"Kemarin kan kita itu men-declare apa yang menjadi komitmen pemerintah, bapak presiden, termasuk para pengusaha dari aplikatornya. Bahwa per 1 Juli sudah terlaksana delapan persen potongan untuk aplikator dan 92 persen yang didapatkan oleh para pengemudi," kata Cucun, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, ia mengakui terdapat laporan bahwa pendapatan pengemudi justru mengalami penurunan akibat perubahan tarif perjalanan yang diterapkan aplikator.

Baca Juga: Potongan Aplikasi Ojol Jadi 8 Persen Perlu Diperkuat Payung Hukum Permanen

"Namun pada perkembangannya, pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif, sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen, masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi online ini," ujar Cucun.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui regulasi teknis agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan multitafsir maupun merugikan salah satu pihak.

Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan menyusun aturan pelaksana yang lebih rinci untuk mengatur implementasi kebijakan tersebut.

"Nah, ini pasti nanti untuk Kementerian Perhubungan untuk membuat satu peraturan teknis yang lebih detail. Nanti komisi terkait, terutama Komisi V, yang akan menindaklanjuti, supaya tadi tidak ada pemahaman yang salah ya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan mengenai skema pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator tetap harus dijalankan, sebagaimana komitmen yang telah difasilitasi DPR bersama pemerintah.

Baca Juga: DPR Minta Penurunan Komisi Ojol Tak Berujung Kenaikan Tarif bagi Konsumen

"Tetap bahwa 8-92 itu sesuai komitmen yang difasilitasi oleh DPR, pemerintah, dengan pengusaha sudah menjalankan komitmen itu," pungkas Cucun.