Target Bedah 400 Ribu Rumah, Pemerintah Perketat Validasi Data By Name By Address

Ayu Rachmaningtyas | 6 Juli 2026, 22:51 WIB

Pemerintah menargetkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat menyasar 400.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini.

AKURAT.CO Pemerintah menargetkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat menyasar 400.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini.

Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menuntut tantangan pelaksanaan yang lebih besar.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan, pihaknya meminta seluruh daerah untuk menyodorkan usulan data yang valid dan spesifik.

“Kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan by name, by address. Setelah itu, data akan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Tito kepada awak media di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menggelar rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Selain melibatkan BPS, usulan dari pemda akan dicek langsung oleh jajaran Kementerian PKP yang memahami detail kriteria rumah layak huni.

Mekanisme verifikasi berlapis ini juga berlaku bagi program bedah rumah di wilayah perbatasan yang ditargetkan menyasar 15.000 unit RTLH.

"Sudah ada usulan masuk lebih kurang 36 ribu rumah dari daerah perbatasan. Sekarang dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPS bersama Kementerian PKP," kata Tito.

Untuk mempercepat validasi, Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan dalam waktu dekat. Rapat berskala besar ini akan melibatkan:

* Seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).

* Perangkat daerah yang membidangi sektor permukiman.

* Inspektorat daerah selaku pengawas internal.

* Jajaran BPS tingkat kabupaten/kota.

"Langkah ini diambil supaya semuanya bergerak secara paralel untuk mempercepat target 400 ribu rumah yang dibedah," tegas mantan Kapolri tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Kemendagri dan BPS.

Menurutnya, peran Mendagri sangat krusial dalam menjembatani komunikasi ke seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Dukungan Mendagri membantu kami berkoordinasi langsung dengan para kepala daerah. Sehingga koordinasi dan komunikasinya bisa berjalan efektif agar program ini terealisasi dengan baik,” pungkas Maruarar.