Pengadaan Motor Listrik MBG Belum Diakui sebagai Aset, BGN Ungkap Alasannya

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum tercatat sebagai aset negara, meski pembayarannya telah dilunasi pada 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, saat memaparkan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Agustina menjelaskan, dalam laporan keuangan 2025 yang tercatat baru berupa uang muka pengadaan motor listrik senilai Rp243,9 miliar.

"Ini mungkin menjadi pertanyaan kenapa ada uang muka belanja yang besar pada 2025. Itu merupakan uang muka pembayaran pengadaan motor listrik yang kemudian ramai dibicarakan," kata Agustina.

Ia menjelaskan, uang muka tersebut dibayarkan pada 2025, sedangkan pelunasan dilakukan pada 2026.

Dalam laporan keuangan, transaksi tersebut masih dikategorikan sebagai subsequent event atau peristiwa yang terjadi setelah tahun buku ditutup.

"Nilai Rp243 miliar itu baru uang mukanya yang kami catat pada 2025. Pelunasannya dilakukan setelah tahun buku ditutup," ujarnya.

Meski pembayaran telah diselesaikan pada 2026, Agustina menegaskan motor listrik tersebut belum dapat diakui sebagai aset tetap BGN karena proses pengadaannya masih menjadi objek penyidikan Kejaksaan Agung.

"Untuk tahun 2026 sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan," jelasnya.

Baca Juga: BGN Akui Masih Punya Tunggakan Rp1,6 Triliun ke Mitra MBG, Ditargetkan Lunas Tahun Ini