Reformasi Subsidi Energi Jadi Mendesak untuk Jaga Stabilitas Fiskal

AKURAT.CO Dinamika geopolitik global telah menunjukkan besarnya kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz, memperlihatkan bagaimana gangguan pasokan energi global dapat berdampak langsung terhadap beban APBN.

Reformasi subsidi energi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pembenahan sistem subsidi dinilai mendesak dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.

Belanja subsidi dan kompensasi energi yang mencapai sekitar Rp233 triliun, menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu memikirkan reformasi subsidi secara lebih serius. Terdapat dua pilihan yang dapat ditempuh pemerintah, yakni melakukan reformasi secara terencana atau menunggu hingga keadaan memaksa.

Baca Juga: Iran Gempur Wilayah Kurdi Irak, Perusahaan Energi Hentikan Operasi

Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD), Anissa Suharsono, menilai persepsi tersebut memang perlu diubah. Menurutnya, reformasi subsidi energi bukan berarti mencabut bantuan kepada masyarakat, melainkan membenahi keseluruhan sistem agar lebih tepat sasaran.

Dia menjelaskan, reformasi ideal dimulai dari pembenahan basis data penerima manfaat, penyusunan mekanisme kompensasi, komunikasi publik yang transparan, hingga penyediaan mekanisme pengaduan setelah kebijakan diterapkan.

"Kalau kita membicarakan reformasi subsidi energi, jangan langsung diartikan sebagai kenaikan harga. Ini adalah reformasi sistem secara keseluruhan," ujar Anissa, dikutip Rabu (22/7/2026).

Berdasarkan pengalaman berbagai negara, termasuk India, reformasi subsidi juga sebaiknya dilakukan secara bertahap dalam rentang lima hingga sepuluh tahun. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi pemerintah membangun kepercayaan publik sekaligus menyesuaikan kebijakan secara bertahap.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andri Satrio Nugroho, mengatakan belanja subsidi dan kompensasi energi terus meningkat lebih cepat dibanding sejumlah pos belanja pembangunan yang produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

Dia menekankan pentingnya transparansi pemerintah mengenai tujuan pengalihan anggaran apabila reformasi subsidi dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas manfaat yang akan diperoleh dari perubahan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Apa Manfaat Energi Panas Bumi? Kenali Keunggulan dan Perannya sebagai Energi Terbarukan

Selain itu, Andri mengingatkan masih besarnya kebocoran subsidi karena kelompok masyarakat mampu juga menikmati berbagai bentuk subsidi energi.

"Kalau pemerintah ingin melakukan reformasi subsidi, masyarakat harus tahu subsidi itu nantinya dialihkan ke mana," ujarnya.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap harus menjadi prioritas perlindungan, sehingga reformasi tidak mengurangi akses mereka terhadap bantuan yang memang dibutuhkan.