Gibran dan Deputi PM Kamboja Sepakat Perkuat Kerja Sama Strategis, Penanganan TPPO Jadi Sorotan

AKURAT.CO Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri (DPM) sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang reformasi birokrasi, kepemudaan dan olahraga, serta penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik penipuan daring (online scam).

Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemitraan Indonesia-Kamboja sekaligus mempererat kerja sama antarnegara ASEAN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat solidaritas, dialog, dan kolaborasi di kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran mendorong agar kerja sama kedua negara terus diperluas, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi berbasis digital.

"Kerja sama kedua negara di bidang reformasi birokrasi tentunya bisa diperdalam lagi, terutama terkait transformasi digital. Reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden," kata Gibran.

Menurutnya, transformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

"Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan," ujarnya.

Selain reformasi birokrasi, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta mengatakan sektor tersebut dinilai penting untuk mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda kedua negara.

"Kemudian yang kedua ada masalah kerja sama dalam bidang kepemudaan dan olahraga," kata Anis usai pertemuan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan olahraga disabilitas.

Baca Juga: Komisi X DPR Bakal Panggil Kemdiktisaintek Bahas Universitas Republik Indonesia