Prabowo Diperkirakan Belum Berencana Ganti Kapolri, Berikut Analisanya!

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto diperkirakan belum akan mengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam waktu dekat.

Stabilitas politik dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dinilai menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mempertahankan posisi tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan, keputusan terkait jabatan strategis, termasuk Kapolri, kemungkinan tetap mempertimbangkan keseimbangan politik dan kesinambungan pemerintahan.

“Dalam pandangan saya, Presiden Prabowo kemungkinan besar belum akan mengganti Kapolri. Salah satu pertimbangannya adalah menjaga stabilitas politik nasional, termasuk mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok politik yang selama ini beririsan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo,” ujar Iwan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Menurut Iwan, sejak awal pemerintahan, Prabowo menunjukkan pendekatan politik yang mengedepankan rekonsiliasi dan kolaborasi.

Karena itu, pergantian pejabat pada posisi strategis dinilai tidak semata-mata didasarkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika politik nasional.

Ia menilai Kapolri merupakan posisi strategis yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

Selama tidak ada kebutuhan mendesak, pergantian pimpinan Polri kemungkinan belum menjadi prioritas pemerintah.

“Namun, dari dinamika politik saat ini, saya melihat belum ada sinyal kuat yang mengarah pada pergantian tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Mensesneg Bantah Ada Suspres Pergantian Kapolri: Kata Siapa?

Iwan menambahkan, Presiden tetap memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dengan berbagai elemen politik menjadi modal penting untuk menjaga kondusivitas nasional dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, menjaga komunikasi dan hubungan yang konstruktif dengan seluruh kekuatan politik menjadi bagian dari strategi konsolidasi nasional,” tegasnya.