Jelang Aksi 27 Agustus, Presidium Exponen 08: Beda Pendapat Boleh, Merusak Negara Jangan!

AKURAT.CO Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan perwakilan relawan menyerukan agar aksi massa pada 27 Agustus 2026 berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi kerusuhan.

Mereka menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Seruan tersebut disampaikan dalam Diskusi dan Konferensi Pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” di Resto & Cafe Sleepes Owl Dining, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Diskusi tersebut membahas rencana aksi massa menuju Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus, potensi mobilisasi yang mengarah pada kerusuhan, stabilitas nasional, serta polemik pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.

Ketua Presidium Exponen 08, M Damar, mengatakan, pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

"Kami menghormati bilamana ada aksi massa pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR/MPR. Menurutnya, menyampaikan pendapat bagian dari demokrasi," kata Damar.

Namun, dia meminta seluruh elemen yang terlibat menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kerusuhan.

"Kami mengajak siapapun elemen masyarakat yang ingin melakukan aksi dan aspirasi untuk menjaga ketertiban," ujarnya.

Damar mengecam segala bentuk mobilisasi yang sengaja diarahkan untuk memprovokasi dan menciptakan kekacauan.

"Silakan menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, merusak negara yang tidak boleh," tegasnya.

Menurut Damar, pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program pembangunan sekaligus menangani persoalan masyarakat, termasuk bencana di sejumlah daerah.

"Saat ini kita menghadapi berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah, termasuk gempa di NTT dan kebakaran hutan. Pemerintah sedang fokus ke sana. Energi kita, bangsa Indonesia seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak," katanya.

Baca Juga: Bank Mandiri Aktifkan Kembali Rekening Supriyono alias Botok

Minta Aksi Tak Berujung Kerusuhan

Tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak politik warga negara yang dijamin dalam demokrasi.

Namun, dia mengingatkan hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak diarahkan menjadi kerusuhan sosial.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk belajar dari situasi yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Stabilitas nasional perlu dijaga agar pemerintahan yang sah dapat menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat," ujar Syahganda.