Peringati 16 Tahun BNPP, Tito Karnavian Tekankan Penguatan Koordinasi Pembangunan Perbatasan

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Muhammad Tito Karnavian menjadikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI sebagai momentum penguatan peran BNPP RI dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan, Kamis (17/9/2026).

Tito mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi capaian, kekurangan, serta langkah yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan tugas BNPP RI ke depan semakin terarah.

“Kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi. Apa yang kira-kira plus yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” ujar Tito.

Baca Juga: Buntut Penembakan 3 ASN, Tito Minta TNI-Polri Perkuat Pengamanan Masyarakat di Jayawijaya

Salah satu capaian yang disoroti Tito ialah keberadaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah dibangun dan beroperasi di sejumlah kawasan perbatasan Indonesia.

Keberadaan PLBN, kata Tito, tidak hanya berkaitan dengan fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi bagian dari representasi Indonesia di kawasan perbatasan. Ia menilai pembangunan dan perbaikan PLBN menjadikannya sebagai gerbang sekaligus etalase Indonesia di wilayah terdepan negara.

“Ini membanggakan kita karena betul-betul menjadi gerbang, menjadi etalase bangsa Indonesia dengan perbaikan dan renovasi pos lintas batas. Sejauh ini yang saya tahu, tata kelolanya juga cukup baik,” katanya.

Selain pembangunan PLBN, Tito juga mengapresiasi sejumlah program BNPP RI di kawasan perbatasan, termasuk keterlibatan dalam penanganan bencana di sejumlah kabupaten perbatasan di Sumatera dan upaya penyelesaian persoalan atau dispute perbatasan di Sebatik.

Di balik capaian tersebut, Tito menyampaikan sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya ialah penguatan kapasitas BNPP RI sebagai coordinating agency yang mampu mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

“Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan,” terangnya.

Menurut Tito, penguatan tersebut mencakup kemampuan menyusun program, mengoordinasikan dukungan anggaran, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan tidak berjalan secara sektoral.