Puan di Forum Parlemen Dunia: Demokrasi Harus Berdayakan Rakyat, Bukan Sekadar Beri Hak Pilih

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan, demokrasi tidak cukup hanya menjamin hak pilih masyarakat.

Demokrasi juga harus mampu memberdayakan rakyat agar dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Puan, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus memperluas kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026) waktu setempat.

Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pandangannya pada agenda general debate yang diikuti para ketua parlemen negara anggota IPU.

“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” kata Puan.

Puan menjelaskan, parlemen memiliki empat tanggung jawab utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil.

Keempatnya mencakup pembentukan legislasi yang adil, penyusunan anggaran untuk mengurangi ketimpangan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memastikan suara masyarakat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” ujarnya.

Tanggung jawab ketiga, lanjut Puan, adalah memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja sesuai hukum dan menjalankan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat melalui pengawasan parlemen.

Sementara itu, fungsi perwakilan harus menjamin aspirasi rakyat diperhitungkan sebelum keputusan diambil, bukan sekadar didengar setelah kebijakan ditetapkan.

“Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” tutur Puan.

Dalam pidatonya, Puan turut menyoroti keterkaitan demokrasi dan kedaulatan nasional dengan dinamika geopolitik serta geoekonomi global.

Ia menilai kerja sama internasional penting untuk menghadapi berbagai tantangan, tetapi tidak boleh menghilangkan hak setiap negara untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.

“Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka,” ucapnya.

Baca Juga: MPR Belum Bersikap soal Putusan MK Terkait Gibran, Bambang Pacul: Bola Belum di Kami