Kasus ISPA Akibat Karhutla Melonjak, Puan Ingatkan Layanan BPJS Kesehatan Tak Boleh Terhambat

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti tingginya jumlah balita yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan anak, termasuk memastikan korban mendapatkan pengobatan tanpa terbebani biaya.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, tercatat 311.363 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun atau balita.

Puan menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, gangguan kesehatan yang dialami anak akibat paparan kabut asap menjadi persoalan mendesak bagi keluarga terdampak.

Baca Juga: Kasus ISPA Akibat Karhutla Tembus 283 Ribu, Pemerintah Didesak Tetapkan Status KLB Nasional

"Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Dia mendesak pemerintah segera menangani karhutla, sekaligus memastikan keselamatan anak menjadi bagian utama dari upaya penanggulangan bencana. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat kabut asap.

"Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan," tuturnya.

Puan menegaskan, perlindungan anak harus menjadi komitmen nasional dalam penanganan karhutla. Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi keluarga terdampak dalam menentukan prioritas wilayah penanganan dan penyaluran sumber daya.

Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Terserang ISPA, Kalteng Diminta Jadi Wilayah KLB Karhutla

"Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional," tegasnya.

Menurutnya, dampak karhutla terhadap kesehatan anak perlu menjadi perhatian hingga masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan kebutuhan kesehatan anak tetap terpenuhi, termasuk setelah kualitas udara membaik dan aktivitas masyarakat kembali normal.

Dia juga menekankan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan dan fasilitas medis yang memadai bagi masyarakat terdampak. Pemerintah harus memastikan akses layanan kesehatan, termasuk melalui BPJS Kesehatan, tidak terhambat akibat kondisi bencana.