Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, MAKI Gugat Praperadilan Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Kajati DKI Jakarta

"Hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, MAKI telah mendaftarkan gugatan Praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh Penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung lebih dari 3 bulan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

 

Adapun pendaftaran gugatan praperadilan telah diterima oleh petugas PTSP PN Jaksel. Selanjutnya, diperlukan waktu untuk diberikan nomor perkara, setidaknya hingga Senin (4/3/2024).

 

 

Dalam gugatannya, Boyamin menilai Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah, karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. Agar putusan ini dipatuhi oleh ketiga pihak, maka diperlukan perintah Hakim untuk melakukan penahanan terhadap Firli.

 

Kemudian, ia menginginkan ketiga pihak tersebut selaku termohon, untuk segera melimpahkan berkas perkara ke JPU Kejati DKI Jakarta.  Diharapkannya, JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21), jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

 

Menurutnya, terjadinya kendala dalam menangani perkara ini dikarenakan Kapolri belum memadai dalam melakukan supervisi. Selain itu, ia juga menyoroti semestinya ada peningkatan upaya pemberantasan korupsi, dengan membentuk lembaga baru di tubuh Polri.

 

 

Atas gugatan ini, MAKI meminta beberapa hal kepada Hakim PN Jaksel, di antaranya:

 

1. Pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan Praperadilan aquo

 

2. PN Jaksel berwenang menyidangkan

 

3. Menyatakan Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

 

4. Memerintahkan para Termohon melakukan penahanan terhadap FB.

 

5. Memerintahkan Para Termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada JPU Kejati DKI Jakarta.

 

6. Memerintahkan Termohon II membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri.