Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melemah Q1 2025, NTB Terendah, Ayo Genjot Pembangunan Perumahan

EKONOMI harus merata, tumbuh dan stabil, itulah pertumbuhan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo.

Semua ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah sebagai pelaku di garis depan dalam berkreatifitas, mengoptimalkan semua potensi yang ada, melakukan langkah cepat dan dengan disertai terobosan. Bikin gol jangan cuma gocek-gocek!

Coba bikin gol yang paling cepat adalah dengan memanfaatkan umpan lambung yang dilakukan oleh pemerintah pusat yakni program tiga juta rumah. Bukan saja dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi namun sekaligus sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat yakni papan atau rumah.

Masih ingat kan kata sandang, pangan, papan sebagai hajat hidup paling dasar.

Nah, rumah yang layak huni adalah pemenuhan kebutuhan dasar sebagai perwujudan harkat dan martabat kemanusiaan.

Bisakah pemerintah daerah memanfaatkan umpan lambung ini? Semua mengerti bahwa pemda tidak memiliki anggaran yang cukup dari APBD dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah. Namun mengandalkan APBD adalah selemah-lemahnya perbuatan.

Daerah memiliki banyak sekali potensi keuangan yang dapat dimanfaatkan, misalnya CSR perusahaan, pembiayaan dari bank daerah atau kerja sama di antara bank pembangunan daerah dan berbagai potensi mobilisasi swadaya masyarakat untuk membangun perumahan secara gotong royong.

Pembangunan perumahan adalah program yang sangat inklusif karena selain melibatkan tenaga kerja langsung dalam pembangunan setiap satu unit rumah, program ini memiliki banyak ikutan, mulai dari tukang keduk pasir, usaha kecil penyediaan batu bata dan berbagai material lainnya yang dapat disediakan minimal separuh dari sumber daya lokal.

Setiap satu unit rumah akan menjamin tersedianya pekerjaan dan pendapatan dalam lingkup lokal atau lingkup terdekat dimana rumah itu dibangun. Ini namanya industri rakyat.

Pemerintah daerah tentu saja harus memanfaatkan umpan lambung program prioritas pemerintahan Prabowo dalam bidang perumahan.

Selain memanfaatkan secara langsung program lainnya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi SDA terutama hilirisasi pertanian. Ketiganya sangat inklusif dengan keterlibatan yang besar pemerintah daerah.

Sumber daya manusia dalam lingkup pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya harus didorong untuk optimalisasi program ini.

Jika program ini dijalankan di 514 kabupaten kota secara serempak, maka Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo tidak terlalu sulit dijalankan.

Dengan 10.000 rumah di setiap daerah maka setahun pemerintah dapat membangun lebih dari lima juta rumah, itu sudah melampaui target.

Tidak terlalu besar untuk 84 ribu desa di Indonesia. Dengan kombinasi potensi pembiayaan daerah, CSR perusahaan dan swadaya masyarakat, usaha ini dapat dijalankan dengan strategi terobosan membuat gol. Jangan menunggu di telepon oleh pemerintah pusat baru jalan!

Potensi terbesar yang dimiliki daerah adalah penguasaan tanah atau lahan oleh pemerintah daerah yang sangat luas. Banyak lahan lahan yang dimiliki daerah yang dapat dikontribusikan langsung bagi perumahan.

Sayang, tanah atau lahan selama ini banyak yang menjadi obyek permainan oknum tertentu terutama di perkotaan.

Namun harus diingat bahwa banyak juga yang masuk penjara karena menyalahgunakan lahan pemerintah daerah, seperti banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi yang baru-baru ini heboh oleh karena pertumbuhan ekonominya paling rendah di kuartal 1-2025.

Coba Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, lakukan digitalisasi lahan dengan benar, transparansikan, lalu baca potensi pendanaan, pembiayaan, CSR dan keswadayaan dalam bidang perumahan, lalu aktifkan koordinasi dan integrasi program dengan pemerintah pusat.

Maka, mudah-mudahan NTB bisa mengejar ketertinggalan yang telah berlangsung lama ini.

Salamuddin Daeng
Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)