SEBUAH paradoks menarik tersimpan dalam lembar sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang oleh sejarawan kolonial kerap dicap keras kepala dan sulit diajak berkompromi, justru dikenang rakyatnya sebagai pemimpin yang sepenuhnya mengabdikan diri demi kepentingan bersama.

Paradoks ini bukan kontradiksi, melainkan cermin dari apa yang kini kita kenal dalam ilmu kepemimpinan sebagai servant leadership: memimpin dengan cara melayani.

Sultan HB II bertakhta dalam tiga periode (1792–1810, 1811–1812, dan 1826–1828)—sebuah riwayat yang sendirinya mencerminkan betapa kerasnya tekanan yang beliau hadapi. Di satu sisi, kekuatan kolonial Belanda terus mempersempit ruang gerak kedaulatan keraton. Di sisi lain, dinamika internal istana menuntut kecerdasan politik yang tidak biasa.

Namun di tengah semua itu, Sultan HB II tidak bergeser dari satu prinsip: kepentingan rakyat adalah amanah utama seorang raja.

Dalam kerangka teori servant leadership yang dikembangkan Robert K. Greenleaf (1970) dan diperjelas Larry Spears (1995), seorang pemimpin sejati adalah mereka yang pertama-tama mengidentifikasi diri sebagai pelayan.

Kepemimpinan bukan hak istimewa yang dinikmati, melainkan tanggung jawab yang dipanggul. Dari sepuluh prinsip servant leadership yang dirumuskan Spears, rekam jejak Sultan HB II memanifestasikan setidaknya empat di antaranya secara paling nyata.

Menolak Pajak Eksploitatif: Empati yang Bukan Basa-Basi

Ketika pemerintah kolonial memperluas sistem tanam paksa dan pajak yang mencekik, Sultan HB II berdiri sebagai benteng. Beliau menolak sejumlah kebijakan yang secara langsung merugikan petani Jawa—meski penolakan itu berbiaya politik yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Inilah wujud empati dan stewardship dalam servant leadership: seorang pemimpin yang bersedia menanggung risiko pribadi demi melindungi mereka yang paling rentan di bawah kepemimpinannya.

Persuasi Sebelum Konfrontasi

Gambaran Sultan HB II sebagai raja yang konfrontatif perlu dikoreksi. Rekam sejarah menunjukkan bahwa beliau justru lebih mengutamakan negosiasi dan dialog sebelum mengambil langkah-langkah keras.

Perlawanannya bukan amarah yang reaktif, melainkan keputusan yang matang setelah jalan damai tertutup. Ini persis yang dimaksud Greenleaf dengan persuasion sebagai prinsip servant leadership—memimpin dengan pengaruh berbasis kepercayaan, bukan semata kekuatan atau paksaan.

Menjaga Budaya: Visi yang Melampaui Zamannya

Di balik kukuhnya Sultan HB II mempertahankan tradisi Jawa, tersimpan sebuah kecerdasan visioner yang sering disalahbaca sebagai konservatisme buta.

Beliau memahami bahwa kebudayaan adalah fondasi identitas kolektif— dan tanpa fondasi itu, sebuah bangsa mudah kehilangan arah di tengah gempuran kekuatan luar. Dalam bahasa servant leadership, ini adalah foresight: kemampuan seorang pemimpin untuk melihat jauh ke depan, memastikan komunitasnya tidak hanya bertahan hari ini tetapi juga memiliki akar yang kuat untuk masa depan.

Keraton sebagai Ruang Tumbuh Bersama

Sultan HB II juga dikenal memperkuat institusi keraton bukan sebagai alat kekuasaan semata, melainkan sebagai ruang pemberdayaan—tempat abdi dalem, seniman, cendekiawan, dan rakyat biasa bisa tumbuh dan berkontribusi.

Investasi pada kapasitas institusional yang melampaui masa pemerintahannya sendiri inilah yang dalam servant leadership disebut sebagai commitment to the growth of people dan building community.

Relevansi untuk Hari Ini

Kita hidup di zaman yang lapar akan pemimpin berkarakter. Di berbagai level—dari pejabat publik nasional hingga kepala desa—masyarakat merindukan pemimpin yang hadir bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.

Sultan HB II, dengan segala kompleksitas historisnya, menawarkan teladan yang tidak perlu diromantisasi—cukup dipahami dengan jujur.

Dua abad setelah beliau bertakhta, pesan itu tetap segar: pemimpin terbesar adalah mereka yang sanggup meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri sendiri, bahkan ketika itu menjadi pilihan yang paling mahal harganya. Itulah servant leadership. Itulah Sultan Hamengkubuwono II.

Dr. R.F. Suryo Susilo, MBA; alumnus Program Doktoral Universitas Gadjah Mada dan Ketua Umum Yayasan Pencinta Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta (Yapsekarta).