Menilik Kisruh Purbaya-Pramono di Obligasi Daerah Pemprov DKI

PERKARA obligasi daerah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jakarta menuai kontroversi. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi ini mendapat sorotan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengingatkan pemda agar berhati-hati berutang, mencontohkan Brasil yang penerbitannya gagal bayar, ambyar dan akhirnya berdampak langsung ke pemerintah pusat.

Menurut saya peringatan ini ada benarnya dan ada contoh kasus yang nyata dari obligaasi daerah yang gagal bayar, kemudian merusak ekonomi secara nasional.

Baca Juga: Penerbitan Obligasi Jakarta Mandek, Pramono Kasih Opsi ke Kemenkeu Kembalikan DBH

Kontroversi ini tidak masalah terjadi karena dengan demikian semua pihak (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta otoritas moneter) bisa berpikir dua kali dan menimbang dengan cermat risiko-risikonya.

Menurut saya dengan kondisi politik dan birokrasi yang tidak bersih serta korup seperti sekarang, maka potensi gagal bayar tidak jauh berbeda dengan kasus Brazil.

Secara teoritis politik dan birokrasi tersebut sifat dan karakternya selalu cenderung memaksimalkan dan rakus anggaran (“budget maximizer theory”). Politik dan birokrasi sudah pasti karakternya seperti itu.

Berbading terbalik dengan bisnis, pengusaha punya karakter “profit maximizer” - maka birokrasi berkarakter “budget miximizer” atau rakus anggaran.

Pemerintah akan terus-menerus membangun kerajaan birokrasi yang gemuk, “empire builder theory”. Kasus di Brazil merupakan pelajaran di negara berkembang atau emerging market.

Krisis gagal bayar (default) massal pada obligasi daerah seperti ini terjadi akibat kombinasi pelonggaran aturan utang tanpa kontrol ketat, moral hazard politik, birokrasi akibat ekspektasi dana talangan (bailout) dari pemerintah pusat.

Referensi Purbaya di kasus ini sering dijadikan pembelajaran penting bagi pengelolaan fiskal di berbagai negara, termasuk saat menyusun kebijakan penerbitan obligasi daerah agar tidak mengganggu stabilitas keuangan nasional. Purbaya punya dasar yang kuat untuk mempertanyakan rencana Pemerintah Daerah Jakarta.