Ramai Diperbincangkan Pasca Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Apa Itu Arti Istilah Dinasti Politik?

AKURAT.CO- Baru-baru ini, masyarakat semakin banyak berbicara tentang istilah dinasti politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Istilah ini mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu kandidat Cawapres yang akan mendampingi Capres Prabowo Subianto.

Kemungkinan besar Gibran akan menjadi cawapres Prabowo semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, mengubah batas usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu.

Pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah memunculkan pandangan bahwa Presiden Jokowi sedang menciptakan suatu dinasti politik.

Apa Itu Dinasti Politik atau Politik Dinasti?

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (24/10/2023), seorang pengamat politik dan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan istilah dinasti politik dan politik dinasti keduanya dapat digunakan.

Tetapi terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Politik dinasti lebih menggambarkan situasi yang menyerupai monarki, di mana seluruh aspek politik diatur atau diarahkan untuk kepentingan keluarga tertentu.

Di sisi lain, dinasti politik merujuk pada sebuah jaringan keluarga, termasuk keluarga inti dan keluarga yang lebih luas yang mengendalikan sistem politik di suatu negara.

Keluarga ini memiliki kendali atas kepemimpinan di lembaga legislatif (seperti MPR, DPR, dan DPD), eksekutif (presiden, wakil presiden, dan menteri), dan yudikatif (seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial).

Dalam konteks politik Indonesia, dinasti politik seringkali lebih mencerminkan situasinya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Disorot Media Asing: Jokowi Ciptakan Dinasti Politik

Halili menegaskan bahwa dinasti politik tidak hanya berlaku ketika seorang politikus telah mencapai posisi yang sama dengan anggota keluarga lainnya.

Bahkan ketika seorang politikus baru mencalonkan diri untuk mengisi posisi politik tertentu, meskipun jabatan yang diincar berbeda dengan anggota keluarganya, hal itu masih bisa dikategorikan sebagai dinasti politik.

Menurut Halili, ada berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya dinasti politik di suatu negara.

Salah satunya adalah kuatnya budaya patronase dan sistem klientelisme di tengah-tengah masyarakat kita.

Menurutnya, dalam sistem politik di Indonesia, masyarakat cenderung melihat satu individu atau kelompok sebagai patron atau model yang diikuti.

Pengaturan pelaksanaan pemilu yang menguntungkan atau memberi perlakuan istimewa kepada satu individu dapat memunculkan dinasti politik.

Sebagai contoh, penetapan ambang batas untuk seseorang bisa terpilih.

Sejumlah tokoh elit memiliki nama yang dikenal secara luas di masyarakat.

Baca Juga: Deretan Negara-Negara Dunia Anut Dinasti Politik, Apa Saja Itu?

Oleh karena itu, ada yang mencoba memanfaatkan popularitas tokoh tersebut untuk kepentingan politik mereka dengan harapan bisa mendapatkan dukungan dalam pemilu.

Faktor lain yang menyebabkan dinasti politik adalah biaya politik yang tinggi.

Hanya segelintir individu yang memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mendanai kampanye politik.

Oleh karena itu, politik sering kali didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses ke sumber daya yang cukup.