Disayangkan, Tiga Capres Tak Berani Kritik Parpol

AKURAT.CO Penguatan demokrasi yang menjadi salah satu tema dalam gelaran debat capres perdana, tidak menyinggung upaya pembenahan partai politik (parpol) sebagai pilar demokrasi. Komitmen tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terhadap penguatan parpol dianggap rendah.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini malah menyayangkan sikap ketiga capres yang seolah tidak berani mengeritik parpol pada sesi debat perdana. Pertanyaan yang dirumuskan panelis juga kurang tajam, tidak menyinggung bagaimana memperbaiki parpol yang dikuasai segelintir elite dan apa upaya capres untuk mendobrak itu.

“Seharusnya dibahas bagaimana cara menumbuhkan demokrasi di dalam partai, bagaimana partai politik agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, bagaimana mendobrak hegemoni elite dalam tubuh partai,” kata Titi, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Baca Juga: Debat Perdana Gagal Jadi Forum Capres Sampaikan Konsep Penguatan Demokrasi

Titi membagi ada tiga komponen yang perlu disorot untuk memperkuat demokrasi yakni parlemen efektif, kekuasaan kehakiman yang independen dan media yang berintegritas. Namun hanya isu menyangkut parlemen yang muncul ketika debat, karena capres dan panelis tidak bisa meramu ketiga isu itu dalam satu konsep penguatan demokrasi.

“Pertanyaan soal bagaimana membangun kepecayaan masyarakat terhadap partai masih terlalu luas,“ ujarnya.

Titi mencatat hanya capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyinggung soal parpol, sekalipun tidak memberi jawaban secara spesifik. Anies mengingatkan konsep pendanaan parpol yang harus independen, sedangkan Ganjar menyebut gagasan itu sudah diatur dalam UU Parpol.

Baca Juga: Nawawi Pomolango Menyesal Nonton Debat Capres

Selebihnya, kandidat tidak berkreasi dengan mengelaborasi segudang persoalan demokrasi, dalam gagasan yang komprehensif, memanfaatkan pertanyaan dari panelis. “Masukan untuk KPU ke depannya debat dapat mengundang panelis dari kalangan praktisi,” katanya.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Muchamad Ali Safaat menyebutkan, semangat melanjutkan reformasi hukum juga tidak terlihat oleh para capres. Adanya isu menguatkan independensi kekuasaan kehakiman sebatas untuk kepentingan elektoral karena tidak diiringi dengan konsep mereformasi kepolisian dan kejaksaan.

“Tidak ada yang menyinggung soal reformasi kepolisian dan kejaksaan padahal ini isu yang penting karena kita kenal hukum di Indonesia seringkali tumpul ke atas tajam ke bawah. Terkait independensi peradilan, hanya dilakukan untuk memberikan keuntungan elektoral bagi paslon, tidak ada yang membahas strategi untuk meningkatkan independensi peradilan,” keluhnya.