Tambah Kementerian, Prabowo Diminta Dorong Tranformasi Lembaga Bidang Pangan hingga Iklim

AKURAT.CO Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menilai, rencana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu dilakukan.

Hal ini untuk menghadapi persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya. Seperti, masalah ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara dan perubahan iklim.

"Secara umum kami mendukung setiap upaya presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus secara spesifik dan efektif. Terutama persoalan bidang ekonomi dan krisis iklim," kata Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (11/05).

Baca Juga: Prabowo Berencana Tambah Kementerian Jadi 40, Noel Ebenezer: Ini Politik Berbasis Kinerja

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan transformasi dalam menyusun kabinetnya. Sehingga, membutuhkan lebih banyak instrumen kelembagaan dan SDM yang handal guna menghadapi persoalan nasional yang semakin rumit di masa depan.

"Kami sangat mengapresiasi atensi serius Presiden Prabowo pada isu penerimaan negara yang belum cukup memenuhi kebutuhan belanja negara selama ini. Sehingga terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir," imbuhnya.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik di banyak kawasan mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan bio energi secara mandiri. Presiden Prabowo juga perlu merespon isu krisis iklim yang menjadi ancaman kehidupan manusia saat ini.

Baca Juga: Demokrat Soal Wacana Penambahan Kementerian: Banyak Manfaat, Rakyat Bisa Semakin Diurus

"Presiden Prabowo tentu melihat fenomena-fenomena tersebut sebagai latar keinginan politik beliau untuk membentuk beberapa kementerian sesuai kebutuhan pemerintahannya. Kami percaya semuanya dilakukan atas nama kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang besar dan kompleks ini", ungkapnya.

Meski demikian, transformasi susunan kabinet pemerintah yang efektif tentu membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam. Jangan sampai keberadaan institusi kementerian yang baru justru hanya menjadi beban baru bagi pemerintah.

"Kita semua tentu sangat berharap agar struktur kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang baru memiliki urgensi dan mampu mendorong efektifitas kinerja pemerintahan. Karena keberadaan institusi kementerian baru tentu memiliki implikasi anggaran dan persoalan tumpang tindih kewenangan dan kepentingan yang justru menguras banyak energi pemerintah," tutupnya.