Di Hadapan Pengusaha AS, Prabowo Paparkan MBG, Danantara, dan Komitmen Sikat Korupsi

Moehamad Dheny Permana | 19 Februari 2026, 13:29 WIB

AKURAT.CO Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce dalam rangkaian kunjungannya ke Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan sovereign wealth fund Danantara, hingga komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

Prabowo menegaskan, pemerintahan berfokus pada kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

“Kami menjalankan proyek besar untuk mengatasi persoalan kelaparan dan malnutrisi anak-anak. Program Makan Bergizi Gratis ini saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa,” ujar Prabowo.

Menurutnya, demokrasi harus mampu menghadirkan manfaat langsung melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang konkret.

Prabowo menjelaskan, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi desa.

“Kami kini memiliki 23.000 dapur. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang di desa. Ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini mendapat penghasilan. Program ini juga menciptakan permintaan telur, ayam, sayuran, dan komoditas lain, sehingga petani memiliki kepastian pasar,” paparnya.

Ia menyebut program tersebut menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang memicu pertumbuhan ekonomi dari bawah.

Selain MBG, Prabowo juga memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund bernama Danantara sebagai instrumen konsolidasi aset negara dan percepatan hilirisasi industri.

“Kami membentuk sovereign wealth fund baru, Danantara. Aset negara kami konsolidasikan dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga secara terbuka mengakui tantangan tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal.

“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Ada penyelundupan, pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini masalah lama, tetapi saya memilih menghadapinya secara langsung,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal komitmen pemerintah untuk membenahi fondasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor global terhadap Indonesia.