Serangan Beruntun DFK Menerpa Prabowo, dari Urusan Sapi Sampai Bahasa Asing

AKURAT.CO Fenomena disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian atau DFK yang beredar di ruang publik maupun media sosial terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dinilai semakin parah pada sepanjang Mei 2026.

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan baru-baru ini adalah sapi kurban pribadi Presiden Prabowo dibeli menggunakan dana APBN dan diberi label nama Presiden pada tubuh hewan kurban tersebut. Kemudian, soal kunjungan luar negeri Prabowo yang dituding tidak terencana matang serta memboroskan uang negara.

Tuduhan-tuduhan miring ke Prabowo itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), organisasi sayap Partai Gerindra, Haposan P. Batubara.

"Faktanya, sapi yang dibagikan merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi yang telah dianggarkan melalui APBN sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak benar ada pemberian tanda bertuliskan nama Presiden pada sapi tersebut," ujar Haposan.

Baca Juga: Sapi Kurban Presiden

Ia juga merespons tuduhan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris pada 28 Mei 2026 dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan.

Menurut Haposan, agenda tersebut telah diumumkan Menteri Luar Negeri sejak 22 April 2026 atau lebih dari satu bulan sebelum pelaksanaan kunjungan.

Terkait isu biaya penginapan rombongan Presiden di Prancis yang disebut mencapai Rp5,8 miliar, Haposan menilai angka tersebut hanya berdasarkan tarif publik hotel dan tidak mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan negara.

"Presiden dan perangkat negara tidak membayar tarif publik sebagaimana yang beredar. Selain itu, tidak seluruh anggota rombongan menginap di lokasi yang sama," katanya.

Baca Juga: Dino Patti Djalal Minta Prabowo Kurangi Kunjungan Luar Negeri: Jangan Anggap Remeh Jeritan Rakyat

Haposan juga menanggapi rumor yang menyebut Presiden Prabowo membatalkan kunjungan kerja ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak ada pejabat negara sahabat yang bersedia menerima kunjungan Prabowo.

"Faktanya, tidak pernah ada agenda kunjungan kenegaraan Presiden RI ke tiga negara tersebut yang dijadwalkan pada tahun 2026," ucapnya.

Haposan Batubara

Mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Haposan mengatakan kondisi tersebut harus dilihat secara objektif dan dalam konteks ekonomi global.

Ia menjelaskan, selama dua dekade terakhir nilai tukar rupiah mengalami tren depresiasi tahunan sekitar 2 hingga 7 persen akibat arus keluar kekayaan nasional ke luar negeri.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo tengah melakukan berbagai langkah korektif melalui kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, penguatan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE), serta peningkatan investasi domestik melalui Danantara.

"Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal," ujarnya.

Di sektor pasar modal, Haposan mengingatkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencatat rekor tertinggi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"IHSG pernah mencapai level 9.100 dari posisi sekitar 7.700 saat awal pemerintahan. Presiden juga mendorong reformasi pasar modal agar lebih transparan dan sesuai standar internasional," katanya.

Lalu, terkait kebijakan pengenalan bahasa asing di sekolah, Haposan menilai telah terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Menurutnya, Presiden Prabowo tidak mewajibkan seluruh siswa menguasai bahasa asing pada tingkat penutur asli, melainkan mendorong pengenalan bahasa-bahasa dunia guna memperluas wawasan generasi muda Indonesia.

"Pemerintah juga telah mendukung pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti Interactive Flat Panel atau IFP di sekolah-sekolah untuk membantu proses belajar bahasa asing secara interaktif dan efektif," jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi PP GEKIRA, Haposan mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Tapi penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK tidak boleh menjadi budaya. Masyarakat perlu mengedepankan fakta dan verifikasi agar ruang publik tetap sehat dan produktif," kata Haposan.