Istana Bantah Narasi Presiden Prabowo Pernah Ditolak Negara Tujuan Kunjungan

AKURAT.CO Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, membantah narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto pernah ditolak oleh negara tujuan dalam agenda kunjungan luar negeri.

Menurut Dudung, seluruh lawatan Presiden ke luar negeri telah melalui proses diplomatik dan perencanaan yang matang sehingga tidak mungkin dilakukan secara mendadak.

"Ah tidak ada, saya tidak mendengar itu," kata Dudung kepada wartawan usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, setiap kunjungan Presiden telah dipersiapkan jauh hari melalui komunikasi antarpemerintah. Karena itu, tidak ada istilah penolakan terhadap Presiden Indonesia.

"Kalau Presiden ke negara-negara itu sudah direncanakan jauh sebelumnya. Tidak mungkin tiba-tiba bilang, 'Eh kita ke sini'. Tidak seperti itu," ujarnya.

Dudung menegaskan hubungan bilateral Indonesia dengan berbagai negara berjalan baik dan Presiden Prabowo selalu diterima dengan baik oleh negara-negara mitra.

"Enggak ada istilah ditolak. Presiden kita sangat baik hubungan bilateralnya dengan beberapa negara luar dan sangat diterima," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menanggapi kritik terkait tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.

Baca Juga: Temuan Ketimpangan Program MBG Jadi Faktor Evaluasi Kepala BGN

Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan dijamin oleh undang-undang.

"Ya, kritikan itu boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang. Saya menghormati dan menghargai apa yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal, dan bahkan Pak Teddy juga sudah menjawab," katanya.

Meski demikian, Dudung menilai kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dilihat hanya dari frekuensinya. Setiap lawatan memiliki tujuan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

"Setahu saya, Presiden ke luar negeri pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dilakukan dengan Zoom," ujarnya.

Menurut Dudung, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, komunikasi langsung dengan para pemimpin negara lain menjadi penting untuk menjaga kepentingan Indonesia di bidang ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan.

"Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita masih membutuhkan impor, negosiasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa dibicarakan secara online. Ada hal-hal khusus yang memang harus disampaikan secara empat mata," tuturnya.

Karena itu, ia meminta publik melihat kunjungan luar negeri Presiden dalam konteks diplomasi dan kepentingan strategis negara, bukan sekadar menghitung jumlah perjalanan yang dilakukan.

"Saya yakin beliau memiliki banyak program-program positif yang harus segera dituntaskan," pungkas Dudung.

Baca Juga: Dua Bulan Beroperasi, Pegadaian Timor Leste Tumbuh Pesat