AHY Soal Kritik Posisi PDIP: Mari Letakkan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Partisan

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merespons dinamika politik mengenai posisi PDIP yang disorot oleh sejumlah partai pendukung pemerintah.
Dia menghargai sikap PDIP dan menilai hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun dia mengingatkan seluruh partai politik, agar tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan.
"Jadi saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan. Tetapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY kepada wartawan, usai rapat bersama Badan Anggaran DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: PDIP ke Partai Koalisi Pemerintah: Jangan Cari Kambing Hitam, Fokus Kerja atau Keluar Saja!
Menurutnya, setiap partai memiliki tujuan dan agenda masing-masing. Dia menyebut Demokrat memiliki pengalaman lengkap, baik saat berada di pemerintahan maupun ketika menjadi oposisi.
"Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda," ujarnya.
AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjelaskan, partai yang berada dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program berjalan baik dan janji kampanye dapat direalisasikan kepada masyarakat.
"Bagaimana menjadi the ruling party harus menjaga betul pemerintahan yang sukses agar dia bisa men-deliver semua janji selama kampanye misalnya, kemudian juga program-program yang memang menjadi prioritas bagi rakyat dan lain-lain," tuturnya.
Di sisi lain, AHY menilai peran oposisi juga penting dalam demokrasi, selama kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan menawarkan solusi.
Baca Juga: Ketua DPP PDIP: Diskusi Pejabat di UGM Salah Momentum, Berpotensi Picu Gesekan
"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah," ucapnya.
Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi apabila kritik yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat. Menurutnya, demokrasi akan semakin sehat apabila prinsip checks and balances berjalan dengan baik.
"Jadi saya melihat demokrasi kita akan tumbuh dan sehat termasuk semakin matang jika ya hadirlah spirit seperti itu. Checks and balances ini juga diniscayakan dalam sebuah demokrasi apa pun pilihan politiknya ataupun pilihan rezim kepemiluannya," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Link Nonton Piala Dunia 2026 Resmi dan Legal, Kualitas HD Bukan di Score808
- 2Di Balik Penolakan Keras Singapura ke Ekspor Satu Pintu DSI: Risiko Kehilangan Ratusan Miliar Dolar Arus Ekspor dan Devisa
- 3Prediksi Skor Uzbekistan vs Kolombia di Piala Dunia 2026: Debutan Asia Hadapi Ujian Berat dari Los Cafeteros
- 4Prediksi Skor Swiss vs Bosnia dan Herzegovina: Nati Diunggulkan, Tapi Jangan Remehkan Ancaman Tim Balkan
- 5Prediksi Skor Ghana vs Panama di Piala Dunia 2026: Duel Seimbang, Akankah Black Stars Bangkit?
- 6Prediksi Skor Belgia vs Mesir Lengkap dengan Statistik Head to Head dan Susunan Pemain
- 7Prediksi Skor Turki vs Paraguay: Saatnya Crescent-Stars Bangkit atau La Albirroja Ciptakan Kejutan?
- 8Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Das Team Diunggulkan, Mampukah Debutan Asia Membuat Kejutan?
- 9Pramono Anung Resmikan Koridor Rasuna Said, 109 Tiang Monorel Mangkrak Resmi Disingkirkan
- 10Halte Setiabudi Integritas Jadi Media Perkenalan Nilai-nilai Positif kepada Masyarakat








