Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Pengaruhi Stabilitas Politik dan Sentimen Ekonomi

AKURAT.CO Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah tidak sekadar menjadi aktivitas politik biasa, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional yang berdampak pada perekonomian.

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, mengatakan, dinamika politik merupakan salah satu faktor yang diperhatikan pelaku pasar, terutama ketika ekonomi nasional masih menghadapi tekanan akibat kondisi global maupun domestik.

"Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, persaingan elite secara terbuka menjadi faktor yang turut mempengaruhi kinerja perekonomian," kata Yusak saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Ia menjelaskan, persaingan elite politik yang berlangsung terbuka dapat meningkatkan ketidakpastian di ruang publik.

Kondisi tersebut berisiko memengaruhi persepsi investor dan pelaku pasar karena perkembangan politik kerap menjadi indikator dalam membaca stabilitas suatu negara.

"Kepanikan pasar sering muncul karena faktor ketidakpastian atau dinamika perkembangan politik," ujarnya.

Yusak menilai intensitas safari politik Jokowi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap hubungan antarelite politik nasional.

Baca Juga: IKADIN Jaksel Perkuat Solidaritas Advokat Lewat Turnamen Padel dan Bakti Sosial

Menurutnya, aktivitas politik dapat memperkuat maupun justru mengganggu stabilitas, bergantung pada perkembangan relasi politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

"Safari politik Jokowi yang intens ke berbagai daerah berpotensi turut mempengaruhi stabilitas politik," katanya.

Ia menambahkan, apabila hubungan politik kedua tokoh tetap terjaga, stabilitas nasional berpeluang tetap kondusif.

Sebaliknya, jika dinamika politik memanas, ketidakpastian dapat meningkat dan memengaruhi sentimen pasar serta kepercayaan terhadap iklim ekonomi nasional.

"Stabilitas bisa semakin terganggu atau justru semakin membaik, bergantung pada relasi politik antara Jokowi dengan Prabowo, termasuk dalam isu tuduhan ijazah palsu," pungkasnya.