Harga Minyak Naik Tajam, DPR Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Energi

AKURAT.CO Kenaikan tajam harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menembus US$69,33 per barel akibat memanasnya situasi di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas energi nasional.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mendesak pemerintah memperkuat kebijakan strategis dan segera bertransformasi menuju kemandirian energi.

“Fluktuasi tajam harga minyak akibat konflik di Timur Tengah menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi kita jika terus bergantung pada dinamika global. Ini harus menjadi peringatan sekaligus momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional,” ujar Jalal dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

Ia menekankan pentingnya percepatan peningkatan lifting minyak dan gas nasional sebagai solusi jangka pendek untuk menekan impor dan memperkuat pasokan dalam negeri.

Jalal mendorong SKK Migas dan para kontraktor energi untuk lebih agresif meningkatkan target produksi, terlebih menjelang pembahasan RAPBN 2026.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur energi, termasuk pembangunan kilang dalam negeri dan optimalisasi distribusi BBM.

Ia menyebut hasil kunjungannya ke Fuel Terminal Cikampek memperlihatkan kebutuhan perluasan teknologi seperti Terminal Automation System (TAS) ke wilayah-wilayah strategis lainnya.

Baca Juga: Duta Pariwisata Riau

Selain itu, Jalal mengapresiasi program transisi energi berbasis komunitas seperti Desa Energi Berdikari (DEB) yang dinilainya berhasil menjawab tantangan energi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

“Program seperti DEB harus diarusutamakan sebagai bagian dari peta jalan transisi energi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tambahnya.

Terkait beban subsidi energi, ia mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi lonjakan akibat kenaikan harga minyak dunia.

Evaluasi terhadap skema subsidi dinilai penting untuk menjaga keseimbangan APBN tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

“Pemerintah dan DPR harus duduk bersama merumuskan langkah konkret. Kita tidak bisa lagi bersikap reaktif. Harus ada strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan energi,” tegasnya.

Jalal menegaskan, krisis harga minyak ini bukan sekadar soal angka di pasar global, melainkan soal kedaulatan energi bangsa.

“Saatnya Indonesia menata ulang orientasi energinya, dari bergantung pada pasar global menjadi negara yang kuat secara produksi, adil dalam distribusi, dan tangguh menghadapi krisis,” pungkasnya.

Baca Juga: AJAIB Gelar Aksi Damai Desak Reformasi di Kemenag