Gejolak Timur Tengah Picu Krisis Energi, Momentum Percepat Adopsi Kendaraan Listrik di Tanah Air

AKURAT.CO Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga sekaligus menekan pasokan minyak dunia.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan serius terhadap rapuhnya ketahanan energi saat harga dan suplai minyak global mengalami gejolak.

Dalam kondisi tersebut, percepatan penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat menjadi salah satu strategi utama bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, upaya transisi menuju kendaraan listrik tidak akan mudah diwujudkan tanpa dukungan kuat dari pelaku industri otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani mengatakan, momentum krisis BBM seharusnya dibaca oleh produsen otomotif sebagai peluang untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif.

Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV.

"Dengan respon cepat peralihan ke EV saat ini, maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat,” kata Dwi Wulan, Minggu (5/4/2026).

Wulan menjelaskan, kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yakni 2-3 kali lebih murah per kilometernya dibandingkan dengan kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global.

Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20% dari APBN.

Tak terbatas pada kendaraan pribadi, Dwi Wulan menyarankan, elektrifikasi juga perlu dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi.

“Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainya juga menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Wulan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menyampaikan bahwa pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir.

Ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya.

"Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” ucap Andi.

Akselerasi untuk beralih pada Electric Vehicle di Indonesia pun harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless”.

Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat agar tidak menimbulkan masalah.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” tutur Andi.