Stok Beras Capai Rekor, Pemerintah Libatkan HKTI Awasi Program

AKURAT.CO Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengawal langsung implementasi program pertanian hingga ke tingkat petani.

Langkah ini diambil di tengah capaian sektor pertanian yang menunjukkan penguatan signifikan, termasuk stok beras pemerintah yang menembus lebih dari 5 juta ton.

Dalam peringatan HUT ke-53 HKTI di Jakarta, Senin (27/4/2026), Sudaryono menegaskan peran strategis organisasi tersebut sebagai penghubung utama antara kebijakan dan realisasi di lapangan.

“HKTI harus jadi mata, telinga, dan corong pemerintah. Program tidak boleh berhenti di atas kertas, harus dirasakan langsung oleh petani,” ujar Sudaryono.

Baca Juga: Kementan Tegaskan Sawit Bukan Deforestasi, Data Global Ungkap Efisiensi Lahan

Pemerintah mencatat sejumlah indikator kunci sektor pertanian:

• Cadangan Beras Pemerintah (CBP): >5 juta ton (rekor tertinggi)

• Produksi beras 2025: naik 4,07 juta ton (+13,29%)

• Nilai Tukar Petani (NTP): 125,35 (tertinggi dalam 34 tahun)

• Pertumbuhan sektor pertanian: 5,74% (tertinggi dalam 25 tahun)

Selain itu, pemerintah memastikan distribusi input produksi semakin efisien.

“Kita pastikan pupuk tersedia, distribusi dipermudah, dan harga tetap berpihak pada petani,” kata dia.

Penguatan peran HKTI muncul setelah organisasi tersebut menyelesaikan konsolidasi internal dan tidak lagi mengalami dualisme kepengurusan. Kondisi ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dari pusat hingga daerah.

Dalam hal ini, sektor pertanian Indonesia kerap menghadapi persoalan klasik seperti distribusi pupuk, fluktuasi harga gabah, hingga ketergantungan impor pangan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong reformasi dari hulu ke hilir, termasuk:

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyederhanaan rantai distribusi pupuk

• Intervensi harga komoditas strategis

Untuk komoditas tertentu seperti telur dan daging ayam, pemerintah menyatakan telah mencapai kondisi swasembada.

“Kita optimistis produksi dalam negeri terus meningkat dan ketergantungan impor makin ditekan,” ujar Sudaryono.

Penguatan pengawasan program melalui HKTI berpotensi memberikan dampak langsung bagi petani dan stabilitas pasar pangan:

1. Efektivitas subsidi dan program

Pengawalan di tingkat lapangan dapat meminimalkan kebocoran distribusi pupuk dan bantuan.

2. Stabilitas harga pangan

Dengan produksi meningkat dan stok kuat, risiko lonjakan harga beras dan komoditas lain dapat ditekan.

3. Peningkatan kesejahteraan petani

Kenaikan NTP ke level 125,35 menunjukkan daya beli petani membaik, karena harga jual hasil panen lebih tinggi dibanding biaya produksi.

4. Pengurangan impor pangan

Produksi domestik yang meningkat berpotensi memperbaiki neraca perdagangan sektor pangan.

Pemerintah menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara negara, petani, dan organisasi pendukung seperti HKTI.

“Ini bukti kerja bersama. Pemerintah hadir, petani bekerja, dan HKTI ikut mengawal. Hasilnya nyata, stok pangan kita kuat,” kata Sudaryono.