Asymmetric Pessimism, Misbakhun Sebut Perbandingan Danantara dengan BPPC Keliru

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai analisa ekonomi yang menyamakan antara Danantara dengan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC adalah kekeliruan.

Danantara di satu sisi adalah negara, sementara BPPC di sisi lain adalah swasta. Sehingga perbandingan keduanya tidaklah setara atau merupakan komparasi yang salah kaprah.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menggambarkan bahwa Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI adalah instrumen negara, di mana operatornya negara di pasar.

Baca Juga: Ekspor Tunggal Komoditas SDA Lewat BUMN Distorsi Pasar, IHSG Makin Lemas

Dengan demikian, DSI mewakili kehendak negara dalam praktik bisnis di lapangan. DSI bertujuan memperbaiki tata kelola praktik bisnis untuk kepentingan penerimaan negara, sementara BPPC bertujuan mencari untung untuk korporasi swasta.

"Membandingkan peran Danantara Sumberdaya Indonesia dengan BPPC adalah membuat perbandingan yg tidak equal alias tidak setara atau tidak apple to apple," ujar Misbakhun.

Karena itu, lanjutnya, perbandingannya jauh panggang dari api. DSI mengemban peran negara yang ingin memotong mata rantai kebocoran penerimaan negara karena praktik under invoicing dan praktek bisnis transfer pricing antarunit bisnis dalam negeri-luar negeri dalam grup yang sama kepemilikan ultimed beneficiary owner.

Sementara BPPC mengemban peran swasta pemburu rente atau rent seeker pada mata rantai perdagangan komoditas alam untuk membangun pasar dengan sistem monopoli.

Misbakhun menyebutkan satu contoh konkret intervensi kebijakan negara yang menjadi game changer.

Yakni saat pemerintah melalui Bulog membeli gabah petani di harga Rp6.500, yang kemudian diikuti stabilisasi yang luar biasa di harga gabah sehingga petani kembali antusias menanam padi.

Pada saat yang sama harga pupuk bersubsidi dan sistem mata rantai pasokan pupuk bersubsi diperbaiki sampai gudang di daerah membuat akses petani pada pupuk bersubsidi menjadi sangat mudah dan harga eceran yang sesuai patokan setempat.

"Membuat harga gabah di petani stabil bahkan sekarang melewati patokan Rp6.500," ujar Misbakhun.

Yang paling utama, lanjut Misbkahun, kebijakan intervensi ini mampu membuat cadangan pangan nasional tercukupi dengan stok beras nasional di gudang Bulog mencapai 5,4 juta ton.

Padahal gudang Bulog kapasitas maksimal pada 5,1 juta ton. Terpaksa Bulog harus menyewa gudang untuk cadangan pangan nasional.

Pada saat yg sama DMO untuk perkebunan sawit 35% CPO untuk minyak goreng MinyaKita membuat supply minyak goreng terjaga.

Bulog dan FoodID menjadi penyangga utamanya. Gula juga mulai dilakukan upaya yang hampir sama. Sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Ujungnya, stabilisasi harga terjaga dan ketersediaan barang di pasar tercukupi. Inflasi pangan yg merupakan inflasi inti terkendali pada angka target inflasi.

"Maka kalau ada yang membuat perbandingan antara Danantara Sumberdaya Indonesia dengan BPPC, itu dibuat sebagai upaya pihak yang membangun asymmetric pessimism," tegas Misbakhun.

Disebut pesimisme asimetri lantaran tidak obyektif dalam membuat perbandingan dan tendensinya jelas melemahkan posisi negara yang sedang bekerja untuk memperkuat peran negara dalam memperbaiki praktik dan proses bisnis yang tidak benar yg dijalankan puluhan tahun.

Proses dan praktik bisnis itu lah yang mengakibatkan penerimaan negara atas sumber daya alam menjadi tidak sesuai dengan realitas sebenarnya karena permainan arus dokumen, arus barang dan arus uang yg dibuat berkelindan dalam transaksi inter-company dalam satu group.

Praktek bisnis yang penuh permainan yang melemahkan negara itu, lanjut Misbakhun, yang menikmati adalah korporasi swasta dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, yang menurut Pasal 33 UUD 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yaitu rakyat Indonesia.