Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Wamenkeu: Swasta Jadi Penggerak Utama, APBN Katalis

Fokus tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga momentum ekonomi nasional di tengah dinamika global yang menantang.

 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor swasta tetap menjadi motor utama dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai katalisator yang memperkuat fondasi perekonomian.

 

“Sektor swasta harus menjadi penggerak utama ekonomi nasional, namun peran APBN tetap penting sebagai katalis untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Suahasil dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

 

 

Menurut Suahasil, kunci utama untuk mendorong investasi terletak pada kepercayaan terhadap iklim investasi. 

 

Karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kepastian hukum, mempercepat reformasi struktural, serta membangun infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

 

Langkah-langkah ini diyakini akan meningkatkan keyakinan investor terhadap potensi ekonomi Indonesia dan memperluas peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, energi, hingga ekonomi digital.

 

“Iklim investasi adalah kata kuncinya. Jika investor percaya, maka kegiatan ekonomi akan tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegasnya.

 

Selain memperkuat sektor riil, Suahasil juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan dan pasar modal. 

 

Menurutnya, stabilitas sistem keuangan merupakan syarat mutlak agar arus investasi dapat tumbuh konsisten.

 

Pemerintah, kata dia, terus mendorong kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui reformasi struktural yang berkelanjutan. 

 

Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan yang berdaya saing tinggi.

 

“Dengan kebijakan fiskal yang efektif, reformasi berkelanjutan, dan kepastian hukum yang kuat, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif,” jelas Suahasil.

 

Di sisi lain, Wamenkeu juga menekankan pentingnya disiplin eksekusi anggaran dalam mendukung efektivitas kebijakan fiskal. 

 

Dirinya mengingatkan agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat realisasi belanja negara, khususnya pada triwulan terakhir tahun anggaran.

 

Menurutnya, serapan anggaran yang cepat dan tepat sasaran sangat penting untuk menjaga daya dorong ekonomi, terutama melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.

 

“Tugas kami sebagian adalah memastikan APBN yang 14 persen itu berjalan dengan baik. Kalau sudah dikasih anggaran, ya harus dieksekusi, jangan berhenti di rencana,” tegas Suahasil.

 

Suahasil menambahkan, pemerintah juga tengah mempercepat agenda reformasi struktural yang mencakup penyederhanaan regulasi, perbaikan tata kelola birokrasi, dan peningkatan produktivitas nasional. 

 

Reformasi ini dinilai menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di atas 6% dalam jangka panjang.

 

Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha akan diperkuat guna memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur dan daerah perdesaan.

 

Wamenkeu menjelaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja, tetapi juga sebagai alat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. 

 

Setiap rupiah yang dibelanjakan diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang maksimal, termasuk dalam memperkuat daya beli masyarakat dan produktivitas sektor swasta.

 

“Masyarakat bekerja, ekonomi bergerak, dan hasilnya kita kembalikan lagi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, logistik, kesehatan, serta kegiatan produktif lainnya,” ujarnya.

 

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta agar pertumbuhan ekonomi dapat terwujud secara inklusif. 

 

Melalui kebijakan fiskal yang terarah, reformasi birokrasi, dan kemudahan investasi, diharapkan arus modal masuk dapat meningkat signifikan pada tahun-tahun mendatang.

 

Upaya ini sekaligus menjadi strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, termasuk perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama.

 

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin, iklim investasi yang kondusif, dan peran aktif sektor swasta, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai.

 

“Selama kita menjaga kepercayaan, menjalankan APBN secara disiplin, dan memperkuat investasi, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan hal yang mustahil,” tukas Suahasil.